Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menjadikan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) sebagai ujung tombak peningkatan pembangunan sumber daya manusia dan perekonomian warga desa di Negeri Serumpun Sebalai itu.
"Para kepala desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam melayani masyarakat," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin saat mengukuhkan Dewan Pengurus Daerah (DPD) APDESI Babel masa bakti 2022-2027 di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan para kepala desa ini memiliki pekerjaan rumah yang harus dijalankan sebagai seorang pendamping, pengayom, dan pelindung masyarakat, agar memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dalam mengelola potensi di desa mereka.
"Banyak tugas lain yang harus diselesaikan dan saya menitipkan banyak hal kepada para kepala desa ini untuk meningkatkan SDM dan perekonomian warganya," ujar Ridwan Djamaluddin.
Menurut dia, banyak aspek yang harus disentuh dan ia ingin masyarakat desa jauh lebih produktif mengelola potensi pertanian, perikanan, budaya, dan pariwisata.
"Saya sangat mengharapkan kepala desa untuk mengajak masyarakat lebih produktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya," kata Ridwan Djamaluddin.
Wasekjen DPP APDESI Ana Karmana mengatakan kepala desa merupakan jabatan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Artinya, seorang kepala desa memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai pejabat negara di tingkat desa. Ia menekankan seluruh pengurus APDESI di Babel dapat menjaga nama baik organisasi, dan memberikan peran terbaik.
"Kepala desa itu urusannya sudah dengan negara, untuk itu yang pertama adalah pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi saya minta kepada kawan-kawan (kades) untuk bisa menjaga marwah itu. Sehingga organisasi kita APDESI di tingkat pusat, daerah, cabang, kecamatan bisa bersinergi dengan pemerintah sesuai dengan hirarki pemerintahannya," kata Ana Karmana.