Tanjung Pandan, Belitung (ANTARA) - Ketum Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Surta Wijaya meminta kepala desa tidak terlibat dalam politik praktis pada Pemilu 2024 mendatang.
"Secara pribadi sah-sah saja berpihak, namun secara kelembagaan desa itu tidak boleh," katanya di Tanjung Pandan, Belitung, Minggu.
Hal ini disampaikan Surta usai menghadiri kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) III Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APDESI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ia mengatakan, APDESI tidak ingin terlibat dalam lingkaran politik praktis dalam Pemilu 2024 mendatang.
Akan tetapi, lanjut Surta, APDESI akan mengawal kebijakan pemerintah demi kepentingan dan kemajuan desa di seluruh Indonesia.
"Kalau seperti sekarang ini aspirasi teman-teman di daerah kan masih bisa diakomodir ke pemerintah, tetapi kalau nanti sudah bermain politik praktis ketika tidak sejalan keinginan kita tidak diamini lagi, makanya saya tidak bermain di tataran itu, ini juga pesan Bapak Tito (Mendagri)," ujarnya
Surta menegaskan, dalam perhelatan Pilpres 2024 mendatang, APDESI juga tidak akan menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon manapun.
Namun, lanjut dia, APDESI nanti akan mengundang seluruh pasangan Capres dan Cawapres dan meminta komitmen mereka untuk menaikkan anggaran dana desa menjadi 5-10 persen per tahun.
"Kami tidak mendukung salah satu "person" Capres manapun, tetapi akan kami undang mereka, kami tekan dia siapapun yang jadi Presiden dana desa 5-10 persen harus disiapkan," katanya.
Ia menyebutkan, dengan meningkatnya anggaran dana desa maka akan mendorong tercapainya pembangunan di desa sehingga menjadi lebih maju dan berkembang.
"Kalau menjadi lima persen itu dana desa bisa sekitar Rp4 miliar sampai Rp5 miliar per tahun," ujarnya.
