Mentok, Babel (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengusulkan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024.sebesar Rp25,28 miliar.
"Kami sudah menyusun perencanaan kebutuhan dan alokasi anggaran pelaksanaan pilkada bupati-wakil bupati Bangka Barat dan gubernur-wakil gubernur Babel yang rencananya digelar pada 27 November 2024," kata Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat Pardi di Mentok, Jumat.
Ia menjelaskan anggaran tersebut diajukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat agar tahun depan bisa direalisasikan sepenuhnya melalui APBD 2024.
"Kita juga sudah melakukan pertemuan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangka Barat agar rancangan anggaran yang kami diajukan itu mendapatkan perhatian pada saat penyusunan anggaran di tahun ini," katanya.
Ia menjelaskan tahun 2024 akan dilaksanakan dua kali pemilihan umum serentak, yaitu tahap pertama dilaksanakan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden RI, 14 Februari 2024, dan selanjutnya pelaksanaan pilkada 27 November 2024.
Untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pemilu serentak tahap pertama, kata dia, seluruh anggaran akan disalurkan oleh KPU RI, sedangkan untuk pemilu tahapa kedua akan menggunakan anggaran dari APBD kabupaten dan juga sebagian kegiatan yang berdampingan dengan KPU Provinsi Babel dibebankan melalui APBD provinsi setempat.
"Ketentuan ini sesuai aturan yang berlaku, nanti anggaran pilkada akan didukung APBD Kabupaten Bangka Barat, dan juga ada beberapa beban pekerjaan yang bersinergi dengan KPU Provinsi Babel," ujarnya.
Pengusulan anggaran tersebut, kata dia, sebagian besar akan diserap untuk kebutuhan honor penyelenggara pemilihan, seperti panitia pemungutan suara, panitia pemilihan tingkat kecamatan, kelompok penyelenggara pemungutan suara dan petugas pemutakhiran data pemilih.
Menurut dia, berdasarkan pengalaman pelaksanaan beberapa kali pemilu sebelumnya, alokasi anggaran untuk anggota yang bertugas membantu pekerjaan KPU di tingkat kecamatan dan desa sekitar 40 persen dari total anggaran yang ada.
Sehingga jumlah anggaran yang diusulkan untuk pelaksanaan pilkada 2024 sebesar Rp25,28 miliar ini lebih besar dibandingkan pilkada 2020 yang mencapai Rp16 miliar.
"Ada beberapa beban pekerjaan dari yang harus kami lakukan di kabupaten karena pelaksanaan pemilu bersamaan antara pemilihan bupati-wakil bupati dengan pemilihan gubernur-wakil gubernur, misalnya untuk biaya operasional pelipatan kertas surat suara, distribusi logistik dan kegiatan lainnya," katanya.
