“Rakerda merupakan salah satu bentuk keseriusan BKKBN dalam mendukung visi, misi, dan janji presiden terutama terkait fungsi dan tugas BKKBN yaitu mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Babel Fajar Supriadi Sentosa di Pangkalpinang, Kamis.
Fajar mengatakan bahwa BKKBN diberikan tugas dan amanah untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana berdasarkan Pasal 56 Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dengan melibatkan mitra kerja dan stakeholder lintas sektor agar dapat terlaksana secara terintegrasi dan konvergen sebagaimana yang telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
“Untuk mengimplementasikan tugas tersebut, BKKBN Babel bersama mitra kerja dan stake holder melakukan evaluasi kinerja serta merumuskan strategi dan kebijakan pada tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui kegiatan Rakerda ini,” jelasnya.
Fazar menyampaikan harapannya terhadap kegiatan Rakerda yang digelar pada hari ini. Melalui Rakerda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 ini, BKKBN menaruh harapan yang besar agar dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta para mitra pencapaian sasaran Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Bangka Belitung.
“Tahun ini adalah tahun kedua BKKBN ditunjuk sebagai ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting. Maka kami berharap pada tahun ini sinergitas dan kolaborasi pencapaian program Bangga Kencana dan percepatan program penurunan stunting di Babel dapat ditingkatkan,” ujarnya.
Ari Dwikora Tono, selaku Inspektur Utama BKKBN dengan didampingi oleh Inspektur Wilayah I BKKBN turut hadir untuk mewakili Kepala BKKBN menyampaikan arahan pada kegiatan Rakerda tersebut.
“Kasus Stunting harus diselesaikan secara tuntas, pembangunan keluarga merupakan pondasi utama tercapainya kemajuan bangsa Indonesia menuju Indonesia Maju Indonesia Emas 2045 sebagaimana Instruksi Presiden kepada Kepala BKKBN yang telah ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia” tegasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh 9 orang tamu undangan, turut dihadiri pula peserta dari kabupaten/kota sejumlah 33 orang, peserta dari provinsi berjumlah 48 orang serta peserta secara daring sejumlah 143 orang yang terdiri dari PKB/PLKB Kecamatan dan Ketua TPPS Kecamatan se-Bangka Belitung dan dibuka secara resmi oleh Pj. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Rofiko Mukmin.
Kegiatan Rakerda tersebut juga menjadi momentum Penandatangan Perjanjian Kinerja kabupaten/kota serta Penandatangan MoU antara Perwakilan BKKBN Babel dengan Fatayat NU.
Digelar pula 2 Panel paparan materi sebagai tujuan utama dilaksanakannya kegiatan Rakerda Tahun 2023 hari ini, dan materi yang disampaikan yakni 1) Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 oleh Instansi Bappeda Provinsi; 2) Hasil e-PPGBM dan SSGI Tahun 2022 oleh Instansi Dinas Kesehatan Provinsi; 3) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting; 4) Evaluasi Capaian Program Bangga Kencana Tahun 2022 oleh Kepala BKKBN Babel; 5) Kegiatan Prioritas dan Dukungan Anggaran Program Bangga Kencana Tahun 2023 oleh Sekretaris BKKBN Babel; 6) Kegiatan Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 oleh Perwakilan BKKBN Babel.
