Kemenkumham minta Babel daftarkan KI Komunal Martabak Bangka

Pangkalpinang (ANTARA) - Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta pemerintah daerah di Kepulauan Babel untuk medaftarkan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Martabak Bangka, agar mendapatkan perlindungan hukum.

"Kami berharap Martabak Bangka didaftarkan sebagai KIK, untuk menghindari makanan khas daerah ini diklaim oleh pihak lain," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Babel Harun Sulianto di Pangkalpinang, Jumat.

Ia mengatakan martabak ini pasti punya orang Bangka dan martabak ada di setiap daerah di Indonesia. Jadi sangat disayangkan jika makanan khas Bangka ini nantinya diklaim daerah lainnya.  

"Saya di Surabaya, Palembang, Jakarta membeli martabak dan hampir semua pedagang mau menerima uang saya, karena orang jual martabak tersebut adalah warga Belinyu Kabupaten Bangka," ujarnya.

 Harun Sulianto merupakan putra daerah Belinyu Kabupaten Bangka ini menyatakan tidak hanya martabak yang harus didaftarkan KIK tetapi juga Mie Bangka.

"Mie Bangka ini ada yang jualan di Makasar Provinsi Sulawesi Selatan dan penjualnya juga berasal dari Belinyu," katanya.

Menurut dia jika martabak dan mie Bangka ini tidak didaftarkan untuk memperoleh KIK tentunya sangat disayangkan jika makanan khas orang Bangka diklaim orang daerah lainnya.

Oleh karena itu, kami mohon kiranya  Kekayaan Intelektual Komunal di Babel seperti makanan khas dan Ekspresi Budaya Tradisional, pengetahuan tradisional dapat didaftarkan  agar mendapat perlindungan hukum dan menjadi nilai tambah ekonomi dan jadi daya tarik pariwisata  di daerah ini.

"Banyak hal lainnya potensi kekayaan intelektual di Bangka seperti Cap Gomeh, Fekcun, Sembayang Rebut, Ceria Imlek, Nuju Cerami, Mandi Belimau, Rebu Kasan, Pekasem Teritip, Kiping dan lain sebagainya untuk mendapatkan perlindungan hukum," katanya.