Proses transformasi di BUMN Karya masih tahap awal

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan proses transformasi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang karya atau konstruksi masih tahap awal.

 
"Proses transformasi di BUMN - BUMN karya itu masih tahap awal, jadi belum bisa dikatakan bagaimana bentuknya," ujar Arya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
 
Dia mengatakan transformasi tersebut membutuhkan koordinasi antara banyak lembaga dan kementerian. Misalnya kementerian PUPR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga untuk peraturan perundang-undangannya.
 
"Jadi arahnya tunggu saja masih berproses, nanti kalau sudah ada bentuk-bentuknya bagaimana baru kita sampaikan," katanya.
 
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya akan terus mendorong penyehatan di BUMN karya. Kementerian BUMN sudah memiliki peta jalan atau roadmap untuk mentransformasi BUMN karya.
 
Menurut Erick, pihaknya memperbaiki portofolio dan melakukan re-grouping, serta konsolidasi agar BUMN-BUMN karya bisa memiliki spesialisasi dan keahlian sejalan dengan regulasi industri konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bukan bisnis yang generalis apalagi  palugada.
 
Menteri BUMN juga menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur, serta peranan pemerintah dan swasta.
 
Pembangunan infrastruktur adalah kunci untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan daya saing dengan menekan biaya logistik Indonesia yang saat ini masih 23 persen.
 
Di tengah krisis global yang berpengaruh pada nilai tukar mata uang antar negara, pembangunan infrastruktur idealnya memang menggunakan dana investasi, dan tidak dari pinjaman.
 
Oleh karena itu, Erick mengapresiasi keterlibatan banyak pihak yang berkolaborasi dan bersinergi untuk mendukung kapasitas dana sehingga investasi Indonesia Investment Authority (INA) berjalan maksimal dalam mempercepat infrastruktur jalan tol di tanah air.
 
Hal ini tentu bagian yang berkelanjutan di mana akan mendorong semakin banyak aset BUMN supaya bisa terbuka, transparan dan dilakukan secara mekanisme pasar.