Bandung (Antara Babel) - Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (KMA-PBS) Jawa Barat menyebutkan sejak tahun 2015 ada sekitar 20.000 mahasiswa terhenti menerima beasiswa Supersemar terkait proses hukum yang dihadapi oleh Yayasan Supersemar.
"Hemat saya, beasiswa ini jangan dihentikan karena bagaimana pun juga upaya mencerdaskan bangsa ini. Jangan sampai terhenti. Sebab saat ini ada sekitar 20 ribu mahasiswa yang harus terhenti menerima beasiswa ini sejak tahun 2015," kata Wakil Sekjen KMA-PBS Jawa Barat Cecep Darmawan, di Bandung, Minggu.
Ditemui disela-sela jumpa pers Diskusi Nasional "Implikasi Supersemar bagi Peradaban Indonesia", ia mengatakan selama ini pihaknya telah memberikan saran dan masukan kepada pemerintah agar beasiswa ini tidak terhenti terlepas dari masalah hukum yang membelit Yayasan Supersemar saat ini.
"Saya harap bisa dipisahkan antara beasiswa Supersemar yang tujuannya mencerdaskan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 45 dengan ranah hukum yang ada sekarang," kata dia.
Menurut dia, beasiswa ini telah menghasilkan sekitar dua juta alumni dan banyak alumni penerima beasiswa Supersemar yang menempati berbagai jabatan penting dan strategis seperti menjadi menteri, gubernur, bupati atau wali kota hingga duta besar, bankir dan pengusaha terkemuka.
"Sebut saja Pak Prof Dr Mahfud MD kemudian ada Mensesneg dan lain-lain. Sehingga kita mohon kepada pemerintah sekarang untuk arif dan bijaksana menyikapi persoal ini," kata Cecep.
Dia mengatakan walaupun jumlah nominal beasiswa Supersemar tidak sebesar beasiswa lainnya di dalam negeri yakni sekitar Rp220 ribu/bulan/mahasiswa namun jumlah tersebut dinilai sangat berarti bagi para mahasiswa cerdas tetapi terkendala faktor biaya.
"Saya yakin jumlah tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh para mahasiwa penerima beasiswa Supersemar. Sehingga sekali lagi jangan sampai beasiswa ini dihentikan. Kita ingin beasiswa Supersemar tetap berjalan, apakah Supersemar tetap seperti itu atau diambil alih oleh pemerintah," kata dia.
Belum lama ini, Yayasan Supersemar diharuskan membayar denda sebesar Rp4,4 triliun kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sementara jumlah aset yayasan hanya Rp389 miliar. Jumlah itu mengacu pada hasil penelusuran aset yang dilakukan Kejaksaan Agung di tahun 2000.
Berdasarkan salinan putusan MA, Yayasan Supersemar diputus bersalah karena sempat menyalurkan dana yang bersumber dari sejumlah BUMN ke sebuah bank dan tujuh perusahaan. Bank yang sempat menerima dana dari Yayasan Supersemar adalah Bank Duta.
Kemudian ada rencana eksekusi Yayasan Supersemar sesuai amar putusan MA Nomor 140/PK/Pdt/2015 Tahun 2015 dan putusan tersebut memuat bahwa sejak 17 Desember 2015 seluruh aktivitas pemberiaan beasiswa telah dihentikan oleh Kejaksaan dan Pengadilan Jakarta Selatan selaku eksekutor.
