Pangkalpinang, (ANTARA Babel) - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap ada intervensi atau campur tangan Pemerintah Pusat terkait dengan mahalnya tarif tiket penerbangan dari dan ke Bangka Belitung.
"Mengenai mahalnya tarif tiket penerbangan dari atau ke Bangka Belitung, seharusnya ada intervensi dari Pemerintah Pusat sebagai pengatur harga," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangka Belitung Yan Megawandi di Pangkalpinang, Kamis.
Disbudpar sendiri, kata Yan, telah beberapa kali berinisiatif mengadakan pembicaraan dengan para pemilik maskapai penerbangan yang beroperasi di Bangka Belitung, tapi belum menemukan jalan keluar menurunkan tarif tiket penerbangan tersebut.
"Kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan para pemilik maskapai tapi jawaban yang kami dapat dari mereka selalu tidak memuaskan, mereka selalu beralasan menggunakan 'hukum pasar', permintaan pasar selalu tinggi dan pasar tidak keberatan dengan itu," kata Yan.
Mengenai desakan dari masyarakat Babel, terutama para pelaku pariwisata, untuk membuat "nota protes" mengenai tingginya tarif angkutan udara, Yan mengatakan pihaknya telah menyampaikan hal tersebut.
"Tapi kesulitannya adalah, kita harus membuktikan bahwa hukum pasar yang mereka sebut tadi gagal," kata dia.
Yan melanjutkan, sebenarnya pemerintah daerah bisa memberikan subsidi untuk memperingan harga tiket, tapi hal itu dinilai tidak bijaksana.
"Itu tidak fair, karena tetap saja untuk subsidi yang dipakai adalah uang rakyat," kata dia.
Sementara itu, salah satu pengusaha pelaku pariwisata di Bangka, Johnie Sugiarto, mengaku tingginya tarif angkutan udara menjadi hambatan dalam kemajuan usaha pariwisata.
"Sebenarnya kami, sebagai pengusaha pelaku pariwisata tidak minta harga tiket untuk diturunkan murah-murah, tapi kami minta harga yang wajar agar pariwisata dapat lebih berkembang di sini," kata dia.
