Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung Romadhaniah M.Ec beserta jajarannya, menemui Penjabat (Pj) Gubernur Babel Suganda Pandapotan Pasaribu, dalam rangka berkolaborasi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
"Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit sebagai salah satu upaya dari Dirjen Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk dengan seluruh pemerintah provinsi dan kota. Di provinsi, kami telah melakukan penawaran yang alhamdulillah sudah disambut dengan baik," kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung Ir Romadhaniah M.Ec di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan hal terpenting dalam PKS tersebut diungkapkan Romadhaniah terletak pada pengawasan bersama.
"Pengawasan bersama ini dilakukan dalam bentuk pertukaran data, pemanfaatan, dan saling membantu dalam meningkatkan pelayanan dalam konteks perpajakan kepada masyarakat. Kami juga membantu meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah," katanya.
Ia menyampaikan bahwa melalui pengawasan bersama ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak sebagai tanggung jawab bersama untuk membangun Negeri Serumpun Sebalai.
"Wajib pajak atau calon wajib pajak yang belum masuk menjadi wajib pajak atau wajib pajak yang belum patuh, maka kita lakukan pengawasan bersama," jelasnya.
Pj Gubernur Suganda menyambut baik program pengawasan bersama tersebut dan mengajak DJP untuk bersinergi bersama guna menyosialisasikan dan mengedukasi wajib pajak maupun calon wajib pajak pada Program Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung (Gule Kabung) yang digagasnya untuk masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.
Ia menjelaskan bahwa Gule Kabung merupakan program kerja yang efektif guna mengakselerasi pembangunan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan kesehatan masyarakat Kepulauan Babel, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Negeri Serumpun Sebalai.
"Kita langsung turun ke daerah bersama dengan Forkopimda serta pejabat setempat untuk berdialog dengan masyarakat. Kita bisa berkolaborasi mengatasi tantangan pemungutan pajak pusat dan daerah ini," tutupnya.
