Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta pemerintah desa wilayah itu membantu keluarga stunting guna mengoptimalkan program pemerintah dalam menekan kasus anak stunting.
"Saya berharap pemerintah desa melalui Dana Desa membuat program khusus untuk menekan stunting ini," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Kepulauan Babel Asraf Suryadin di Pangkalpinang, Rabu.
Pihaknya terus berupaya menekan kasus stunting melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan kualitas SDM masyarakat, dan berbagai kegiatan sosialisasi lainnya untuk meningkatkan ekonomi keluarga stunting.
"Kepala desa bisa memprogramkan hal-hal apa yang bisa meningkatkan kualitas anak-anak stunting ini," ujarnya. Misalnya, kata dia, program bantuan makanan bergizi yang disesuaikan kondisi anak-anak stunting ini.
"Dengan adanya program asupan gizi ini, kami optimis target penurunan stunting hingga 14 persen tahun depan tercapai dengan baik," katanya.
Asraf menyatakan hasil pendataan, verifikasi, dan validasi data keluarga beresiko stunting yang telah diselesaikan pada 31 Oktober 2023 mencapai 33.031 keluarga berisiko stunting dengan 5.629 ibu sedang hamil.
Jumlah keluarga berisiko stunting yang punya anak 0 sampai 24 bulan sebanyak 21.680 jiwa dan anak berusia 24 hingga 29 bulan sebanyak 5.722 jiwa, tersebar di tujuh kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang.
Sementara itu keluarga berisiko stunting pada 2022 mencapai 57.711 keluarga dengan rincian keluarga berisiko stunting desil satu hingga empat (keluarga miskin) 31.327 keluarga dan desil lebih empat sebanyak 26.384 keluarga.
"Alhamdulillah, keluarga berisiko stunting tahun ini berkurang dibandingkan tahun 2022 dan ini akan terus ditekan lagi agar tidak ada lagi penambahan kasus stunting baru di daerah ini," katanya.
