Washington (ANTARA) - Gedung Putih menegaskan kembali komitmen Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengenai solusi dua negara atas konflik Israel-Palestina pada Kamis (18/1) setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dirinya menentang pendirian negara Palestina.
"Tidak ada yang berubah mengenai keinginan Presiden Biden bahwa solusi dua negara adalah yang terbaik tidak hanya bagi rakyat Israel tetapi tentu saja, bagi rakyat Palestina," ujar juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby kepada wartawan saat akan menaiki Air Force One.
"Bahkan itulah yang terbaik bagi wilayah itu," lanjut Kirby.
Kirby melanjutkan bahwa AS akan terus berupaya mewujudkan hal itu.
"Dan ini bukan komentar baru dari PM Netanyahu. Kami jelas melihatnya berbeda. Kami yakin bahwa rakyat Palestina memiliki hak untuk hidup di negara merdeka dengan damai dan aman," kata Kirby.
Dia mengatakan AS saat ini fokus dalam memastikan bahwa Israel memiliki dukungan penting untuk membela dirinya melawan Hamas dan bantuan kemanusiaan terus menggapai rakyat yang putus asa di Gaza.
Namun, akan ada Gaza pascakonflik. Dan kami sudah sangat jelas tentang apa yang ingin kami lihat. Kami ingin pemerintahan di Gaza mewakili aspirasi rakyat Palestina. Bahwa mereka mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan bahwa tidak ada pendudukan kembali di Gaza, tambah Kirby.
Sebelumnya, Netanyahu mengatakan kepada AS bahwa dirinya menentang pembentukan negara Palestina sebagai skenario pascaperang.
Netanyahu bertekad akan melanjutkan serangan militer hingga Israel mendapatkan kemenangan yang menentukan atas Hamas, sesuatu yang disebut tidak mungkin oleh para analis.
Israel telah melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas, yang menurut Tel Aviv menewaskan sekitar 1.200 orang.
Sekitar 25.000 warga Palestina terbunuh dalam balasan Israel itu, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan 62.000 orang terluka, menurut otoritas kesehatan Palestina.
Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong itu rusak atau hancur, menurut PBB.
