Pangkalpinang (ANTARA) - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat koordinasi penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025 guna mengevaluasi perkembangan sasaran, program dan kegiatan sebagai bahan masukan untuk menyiapkan langkah-langkah strategis kedepannya.
Biro Management Kinerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Saeful Bahri dalam rakor ini, Jumat (23/2), memaparkan tantangan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang diantaranya yakni, pertama tantangan koordinasi dan sinkronisasi, dimana terdapat 27 Kementerian/Lembaga pengampu pemberdayaan UMKM sehingga kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pemberdayaan UMKM sulit dilakukan.
Kedua, tantangan demografi dan tekhnologi, karena nantinya di 2030-2045 jumlah usia produktif lebih besar dari usia lansia, serta jumlah penduduk di kota lebih besar dari di Desa, karena jumlah lapangan kerja lebih besar di kota dari di Desa. Selain itu perkembangan tekhnologi otomatisasi, artificial intelligence dan kecerdasan buatan.
Ketiga, tantangan peningkatan kapasitas SDM (Pelatihan dan Pendampingan), dimana belum adanya pedoman yang terstandarisasi bagi pelatihan dan pengembangan yang dilakukan masing-masing oleh pembina UMKM.
Keempat, tantangan regulasi, dimana modernisasi koperasi dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk itu diperlukan regulasi pendukung yang sesuai. Saat ini revisi UU Perkoperasian masih menunggu pembahasan oleh DPR.
"Melalui pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan renja tahun 2025 ini diharapkan bersama-sama kita mengintegrasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator-indikator kinerja koperasi dan UMKM di Babel," ujarnya.
Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Riza Aryani mengatakan upaya ini juga untuk mengurangi tingkat inflasi dan penurunan kemiskinan ekstrim tahun 2023.
"Para peserta diharapkan dapat memberikan masukan serta kontribusi yang positif untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota untuk urusan koperasi dan UMKM," ujarnya.
Dalam sambutannya Riza juga memaparkan rencana kerja tahun 2025 masih fokus pada beberapa hal yakni, pertama pencapaian 1.000 sertifikat halal terutama pada produk makanan minuman dan tempat pemotongan hewan.
Kedua, penyaluran bantuan peralatan produksi kepada pelaku UMKM di 7 kabupaten kota sebagai dukungan untuk meningkatkan produktifitas dan pengendalian inflasi, pemberian jaminan keselamatan ketenagakerjaan bagi UMKM sebagai dukungan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim.
Ketiga, penguatan kapasitas SDM pengurus koperasi dan pelaku UMKM melalui program pendidikan dan pelatihan, meningkatkan jumlah koperasi modern sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dan target kinerja tahun 2025 antara lain, sasaran target, pertumbuhan koperasi 17,65 persen, pertumbuhan UKM 0,59 persen, rasio kewirausahaan 4,84 persen, rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB 0,625 persen, koperasi berkualitas 21,27 persen, UKM naik kelas, UMKM on boarding, persentase UMKM yang mengakses pembiayaan formal 20,76 persen dan sertifikat halal yang diterbitkan.
Rakor ini juga dihadiri Sekretaris Deputi Usaha Kecil dan Menengah Koko Haryono.
