Wamenkeu II: tak ada tawaran menteri di Pertemuan Sri Mulyani-Prabowo

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan, tidak ada pembahasan mengenai tawaran posisi menteri di kabinet baru kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto Senin (9/9) lalu.

Tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi, baik antara Sri Mulyani dan Prabowo maupun secara keseluruhan kabinet, kata Thomas kepada media di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu.

Thomas menyatakan, pertemuan tersebut hanya membahas substansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik untuk tahun anggaran 2024 maupun 2025.

Seperti yang diungkapkan oleh Sri Mulyani sebelumnya melalui akun Instagram resmi @smindrawati, pertemuan itu membahas pelaksanaan serta outlook APBN 2024 yang akan ditutup pada Desember 2024 di bawah kepemimpinan presiden terpilih.

Dengan demikian, Prabowo sebagai calon presiden berikutnya mengetahui detail perkembangan pelaksanaan APBN yang sedang berjalan.

Laporan berikutnya yakni mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rancangan APBN (RAPBN 2025) di DPR dan arahan-arahan presiden terpilih mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan untuk periode 2024-2029.

Menurut Thomas, pertemuan itu berlangsung sekitar 2,5 jam dengan nuansa yang hangat. Sri Mulyani pun turut menginformasikan dinamika perekonomian global kepada Prabowo.

Untuk diketahui, salah satu hasil pertemuan Sri Mulyani dengan Prabowo adalah perubahan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) pada Postur Sementara APBN 2025 yang meningkat dari Rp1.094,66 triliun pada usulan sebelumnya menjadi Rp1.160,09 triliun.

Namun, tidak terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk belanja pemerintah pusat (BPP) dari kesepakatan terakhir yang disetujui bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR pada pekan lalu, yakni sebesar Rp2.701,44 triliun.

Sebab, perubahan anggaran belanja K/L merupakan hasil pergeseran anggaran belanja dari non-K/L yang berubah dari Rp1.606,8 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun.

Pos belanja non-K/L yang mengalami pengurangan adalah Program Pengelolaan Belanja Lainnya yang turun dari Rp556,7 triliun menjadi Rp491,2 triliun. Sementara pos belanja lainnya tidak mengalami perubahan.

Adapun Postur Sementara APBN 2025 berdasarkan kesepakatan terakhir antara Kemenkeu dengan Banggar DPR RI yaitu defisit Rp616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), pendapatan negara Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp3.621,3 triliun, keseimbangan primer defisit Rp63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp616,2 triliun.

Terdapat perubahan nilai pendapatan negara dan belanja negara dari yang diumumkan saat Nota Keuangan pertengahan Agustus lalu karena kenaikan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan belanja pemerintah pusat (BPP) masing-masing Rp8,2 triliun.

Dengan demikian, PNBP tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun dari Rp505,4 triliun, sedangkan BPP menjadi Rp2.701,4 triliun dari Rp2.693,2 triliun.