Kemenkumham Babel memberikan 242 bantuan hukum kepada warga miskin

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memberikan 242 bantuan hukum secara gratis kepada warga miskin agar mereka dapat akses keadilan saat beperkara di pengadilan.

"Selama sembilan bulan terakhir ini, kami telah memberikan 242 bantuan hukum gratis untuk orang miskin," kata Kepala Divisi Pelayanan hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Babel Fajar Sulaiman Taman di Pangkalpinang, Senin.

Ia mengatakan sebanyak 242 bantuan hukum gratis untuk orang atau kelompok orang miskin di Provinsi Kepulauan Babel hingga September 2024, dengan rincian 203 bantuan hukum litigasi dan 39 bantuan hukum nonlitigasi.

Bantuan hukum litigasi yang diberikan kepada masyarakat berupa pendampingan hukum dalam beracara, baik secara pidana maupun perdata di semua tahapan peradilan.

Sedangkan bantuan hukum nonlitigasi diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, mediasi, pendampingan di luar pengadilan dan penyuluhan hukum.

"Kami bekerja sama dengan delapan organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu ini," ujarnya.

Ia menyatakan syarat untuk memperoleh bantuan hukum gratis, di antaranya mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.

"Pemohon bantuan hukum ini harus menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon," ujarnya.

Kepala Kanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto menyampaikan terima kasih kepada delapan organisasi bantuan hukum karena hingga saat ini penyerapan anggaran dari program bantuan hukum tersebut telah mencapai 99,39 persen.

"Kami juga berharap kepada pemda di Babel agar untuk terus menganggarkan dana di APBD terkait bantuan hukum sehingga lebih banyak masyarakat dapat pelayanan hukum gratis dalam rangka akses kepada keadilan," kata Harun.