Toboali, Bangka Selatan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berkomitmen tingkatkan cakupan layanan kepesertaan.
"Kita berkomitmen untuk meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Bangka Selatan," kata Pjs Bupati Bangka Selatan Elfin Elyas di Toboali, Sabtu.
Ia mengatakan, pemerintah kabupaten Bangka Selatan terus bersinergi dengan BPJS ketenagakerjaan untuk meningkatkan cakupan layanan kepesertaan.
"Cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bangka Selatan saat ini berkisar 21 persen, dan seluruh pegawai baik PNS, PPPK, pegawai harian lepas (PHL), aparatur kelurahan dan desa sudah tercover," ujarnya.
Sementara untuk pekerja perusahaan, pekerja non formal termasuk pekerja rentan terus didorong untuk mendapatkan keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan.
"Sasaran prioritas perluasan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ke depan salah satunya pekerja rentan seperti nelayan, petani, buruh dan jenis pekerja rentan lainnya," ujarnya.
Elfin menambahkan, dalam upaya meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dibutuhkan kolaborasi dan komitmen kuat dari berbagai pihak sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, perusahaan dan termasuk wiraswasta.
"Sinergi program dari dinas terkait seperti dinas sosial, dinas tenaga kerja, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa harus semakin diperkuat dalam meningkatkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muh. Zuhri Bahri bersama Kepala Kantor Cabang Pangkalpinang Abdul Sholeh didampingi staf BPJS Ketenagakerjaan melakukan kunjungan ke pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada Kamis (10/10) lalu.
Dalam kunjungan tersebut ketua Dewan pengawasan BPJS ketenagakerjaan beserta rombongan diterima langsung oleh Pjs Bupati Bangka Selatan Elfin Elyas di dampingi Sekda, Kepala Bappelitbangda, Kepala Bakuda, Kepala Dinas Disnakertrans, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Kesehatan.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muh. Zuhri Bahri mengatakan dalam amanah Inpres nomor 2 Tahun 2021 bahwasanya gubernur, bupati dan wali kota untuk memberikan dukungan terhadap perluasan optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
"Selain itu data kemiskinan itu dibagi menjadi beberapa desil, apabila semua desil tidak bisa dicover oleh pemerintah, setidaknya desil kemiskinan yang paling bawah yang harus diberikan perlindungan," ujarnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang, Abdul Shoheh mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang terus mendukung program BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja, baik pekerja formal maupun pekerja informal.
"Hadirnya BPJS Ketenagakerjaan ini akan mengurangi kemiskinan pada masyarakat, apabila pekerja resikonya meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggalkan akan mendapatkan biaya santunan dari BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.
Berita Terkait
25.557 badan ad hoc Pilkada Babel Tahun 2024 terlindungi BPJS Ketenagakerjaan
26 November 2024 21:11
RSUD Kriopanting Payung terima penghargaan FKRTL dari BPJS Kesehatan
24 November 2024 14:17
Babel kemarin, klaim BPJS Ketenagakerjaan hingga himbauan tidak politik uang
24 November 2024 01:44
Akibat PHK, Klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan di Babel capai Rp1,8 miliar
23 November 2024 09:16
Hoaks! Tautan pendaftaran BPJS Kesehatan tanpa iuran bulanan
22 November 2024 11:43
Pekerja di Bangka Barat terima santunan manfaat "Return To Work" sebesar Rp351 juta
16 November 2024 07:29
BPJS Ketenagakerjaan serahkan manfaat "Return To Work" kepada pekerja di Bangka Barat
16 November 2024 07:22
Menkes-Menkeu pantau kondisi BPJS Kesehatan terkait isu kenaikan iuran
15 November 2024 11:28