Setkab nilai tutupan hutan mangrove Belitung masih bagus

Tanjung Pandan, Belitung (ANTARA) - Kepala Bidang Kehutanan di Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Charolinda menilai kondisi tutupan hutan mangrove di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih banyak yang bagus dan tidak mengalami kerusakan.

"Sebetulnya kalau dari peta mangrove nasional, kalau bicara dari data, tutupan mangrove di Belitung banyak yang bagus," katanya dalam acara kunjungan lapangan terkait pelaksanaan program rehabilitasi mangrove di Hkm Seberang Bersatu, Tanjung Pandan, Rabu.

Menurut dia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk daftar sembilan provinsi prioritas program rehabilitasi mangrove sesuai Perpres Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Ia mengatakan, akan tetapi masih ditemukan kondisi hutan mangrove yang memiliki kerapatan jarang.

Ia menjelaskan, kondisi ekosistem mangrove memang dinilai dari sisi kerapatannya mulai dari kategori rapat, sedang, dan jarang atau kritis.

"Apabila kerapatannya bagus tentu tidak kami rehabilitasi namun tetap kami pertahankan kalau mangrove yang kerapatannya jarang atau kritis kami lakukan rehabilitasi," ujarnya.

Ia mengatakan, rehabilitasi mangrove tersebut dilakukan oleh sejumlah pihak terkait mulai dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan TNI/Polri.

"Belitung itu memiliki potensi lahan yang bisa ditanami mangrove baik dari tambang, mangrove yang terabrasi, tanah timbun. Belitung ada potensi ini ke depannya kita harapkan lahan-lahan itu ditanami mangrove," katanya.

Disampaikan, meskipun di sisi lain Belitung memiliki tantangan dalam hal pelestarian mangrove akibat maraknya aktivitas penambangan bijih timah ilegal yang merambah kawasan hutan mangrove.

Oleh karena itu, lanjut dia, memang dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi karena aparat penegak hukum juga tidak bisa bertindak sendiri tanpa adanya laporan dari masyarakat.

"Butuh pengawasan dari masyarakat sehingga bisa melakukan penindakan kalau sekiranya itu melanggar aturan," ujarnya.