Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre memastikan pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan AS Joe Biden akan berlangsung pada Selasa (12/11) waktu setempat.
Sebagaimana pernyataan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Senin, Jean-Pierre mengatakan Prabowo dan Biden akan membahas penguatan kerja sama AS-Indonesia sebagai bagian dari Kemitraan Strategis Komprehensif kedua negara dalam pertemuan itu.
“Kedua pemimpin akan berkoordinasi mengenai pendekatan berkelanjutan terkait ketahanan pangan, transisi energi bersih, demokrasi dan pluralisme, perdamaian dan stabilitas regional,” ucap Jubir Gedung Putih terkait isu-isu yang akan dibicarakan dalam pertemuan bilateral.
Ia mengatakan, juga akan dibahas dalam pertemuan antara Biden dan Prabowo isu-isu terkait penguatan kerja sama dalam bidang hubungan antara masyarakat serta dalam bidang bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana.
Dalam pertemuan yang menurut Jean-Pierre dilakukan bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan AS-Indonesia tersebut, Presiden AS juga akan memberikan penghormatan kepada para korban bencana tsunami Aceh pada 26 Desember 2004.
Amerika Serikat menjadi negara kedua yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya November ini.
Prabowo baru saja menyelesaikan kunjungan pertamanya ke China, di mana ia bertemu Presiden Xi Jinping dan pejabat tinggi China lainnya.
Presiden Prabowo Subianto tiba di Washington DC pada Minggu (10/11) atas undangan kehormatan dari Presiden Joe Biden.
Selain itu, masih terbuka pula peluang Prabowo bertemu pemenang Pilpres AS Donald Trump di sela-sela kunjungannya ke AS.
Setelah kunjungan kenegaraan di AS selesai, Presiden RI akan melanjutkan lawatan ke dua KTT, yaitu KTT APEC yang berlangsung di Lima, Peru pada 10—16 November 2024, dan KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil, pada 18—19 November 2024.
Selepas dari Brasil, Presiden kemudian dijadwalkan kembali melakukan lawatan bertemu dengan kepala negara lainnya.
Prabowo direncanakan juga akan bertemu Perdana Menteri Kerajaan Inggris Keir Starmer.
