Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, membawa Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan setelah yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (2/12) malam.
Risnandar tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 17.40 WIB dengan dikawal oleh personel KPK dan kepolisian. Dia tiba mengenakan kaos biru serta masker dan topi hitam.
"Benar, untuk pihak-pihak yang diamankan di Pekanbaru saat ini sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK, untuk selanjutnya dilakukan permintaan keterangan lanjutan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Untuk diketahui, KPK pada Senin malam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau. Salah satu pihak yang terjaring operasi tersebut adalah Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.
"Iya benar, penangkapan terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin malam.
Baca juga: KPK: Pj Walikota Pekanbaru diduga lakukan pungutan kepada OPD
Baca juga: KPK temukan uang Rp1 miliar dalam OTT Pj Wali Kota Pekanbaru
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menerangkan dalam operasi tersebut penyidik KPK menemukan uang sekitar Rp1 miliar yang kemudian diamankan sebagai barang bukti.
"Sementara masih sekitar Rp1 miliar, mungkin ada lebih," ucap Alex.
Pimpinan KPK berlatarbelakang hakim itu menyayangkan beberapa penjabat kepala daerah yang ditangkap karena diduga terlibat tindak pidana korupsi padahal sudah dibekali pendidikan antikorupsi.
"Ini sangat kami sayangkan, ya. Saya masih ingat ketika beberapa bulan yang lalu. kami memberikan pendidikan anti korupsi terhadap para penjabat-penjabat kepala daerah," ujarnya.
Setidaknya, ada dua Penjabat Bupati yang sudah ditangkap KPK dalam kurun waktu dua bulan terakhir yakni PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso yang ditangkap 12 November 2024 dan yang terbaru PJ Wali Kota Pekanbaru, Riau, Risnandar Mahiwa dalam Operasi Tangkap Tangan atau OTT (2/12).
