Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh sebagian besar kementerian/lembaga di Kabinet Merah Putih tidak akan mengganggu program-program keumatan.
"Insya Allah kami punya cara untuk mengatasi persoalannya. Saya masih sangat optimis ya," ujar Menag dalam acara Sarasehan Ulama di Jakarta, Selasa.
Meskipun ada penyesuaian anggaran, Nasaruddin mengingatkan bahwa pendiri bangsa Indonesia dulu mampu berbuat besar tanpa bergantung pada anggaran negara, sehingga pihaknya yakin dapat mengatasi persoalan yang ada.
Ia menekankan bahwa setiap tantangan pasti memiliki hikmah dan pelajaran yang dapat diambil.
Dalam konteks penghematan anggaran, Nasaruddin menyebutkan pentingnya menciptakan opsi-opsi yang berlapis untuk mengatasi persoalan dan dampak yang muncul dari kebijakan penghematan tersebut.
"Nah di sini tantangan kita semuanya, bagaimana menciptakan satu opsi-opsi yang berlapis untuk mengatasi persoalan dan dampak-dampak yang muncul daripada penghematan ini," kata dia.
Nasaruddin menegaskan bahwa meskipun ada penghematan, Kemenag tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsi kementerian dengan sebaik-baiknya, demi kepentingan umat dan bangsa.
Dalam Inpres serta Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga, untuk Kementerian Agama diminta melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp14.284.062.000.000. Namun hasil penyisiran belum mencukupi target yang ditentukan Kementerian Keuangan.
"Berdasarkan kriteria dan identifikasi diperoleh besaran Rp7.279.475.129.000. Hal ini mengharuskan kami untuk melakukan penyesuaian kembali agar dapat memenuhi target efisiensi dengan kriteria yang sama, namun melakukan ekspansi pada identifikasi rencana efisiensi," ujar Menag .
Menurut Menag, jika melihat tuntutan efisiensi sebesar Rp14 triliun penyesuaian anggaran akan berdampak pada beberapa program dan kegiatan prioritas.
Kegiatan prioritas tersebut antara lain layanan keagamaan, seperti penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M, penguatan moderasi beragama, pengukuhan kerukunan umat potensi ekonomi berbasis agama, pembinaan perkawinan, bantuan rumah ibadah, dan digitalisasi layanan keagamaan.
Selain itu, bidang pendidikan seperti pemberian bantuan pemerintah bidang pendidikan, termasuk beberapa kegiatan yang selama ini menjadi prioritas seperti BOS, BOPTN, PPG, dan bantuan beasiswa peserta didik dan pendidik.
Selain itu, perihal peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan penuntasan rehabilitasi madrasah dan lembaga keagamaan, dan pengembangan kompetensi guru dan dosen juga bisa terdampak efisiensi.
Menag mengungkapkan bahwa efisiensi yang digagas oleh Presiden ini bukan tanpa alasan. Kementerian Agama sebagai turunan dari eksekutif akan tetap mendukung program ini.
