Muntok (Antara Babel) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menunda rencana penataan ulang sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang menempati lokasi parkir di depan Masjid Jamik Muntok.
"Pada awalnya kami bermaksud menata ulang PKL yang ada di lokasi itu dan dipindah ke lokasi baru di lorong tengah Pasar Lama, namun masih ada kendala lahan yang belum beres sehingga terpaksa ditunda," kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Barat, Herzon di Muntok, Senin.
Ia mengatakan, penataan PKL di lokasi itu diperlukan untuk mendukung terwujudnya Kota Muntok menjadi lebih rapi, aman dan nyaman sehingga mampu mendukung geliat kepariwisataan di daerah itu.
Jumlah PKL di lokasi itu pada awalnya hanya beberapa dan biasanya menggelar usahanya pada sore hari setelah pasar tutup, namun pada perkembangannya semakin banyak.
"Kami berusaha untuk memindahkan mereka agar bisa menggelar dagangan dan menjalankan usahanya di lorong tengah, namun kami tidak bisa berbuat banyak karena di lorong tersebut hanya sebagian yang menjadi lahan pemkab, bukan seluruhnya," kata dia.
Dengan keterbatasan lahan yang dimiliki pemerintah, kata dia, jika dipaksakan untuk pindah dikhawatirkan akan tidak kondusif.
"Lokasi yang akan dijadikan pusat PKL tersebut pada malam hari masih sering ada aktivitas bongkar-muat barang, nanti malah saling terganggu kalau dipaksakan segera dipindahkan," katanya.
Terkait masih adanya beberapa permasalahan tersebut, ia berharap para PKL tetap tertib dalam menggelar usahanya di lokasi parkir depan Masjid Jamik Muntok agar masyarakat tetap nyaman dan aman saat berada di lokasi itu.
"Kami juga masih menunggu rencana yang akan diterapkan dalam penataan wilayah sesuai rencana tata ruang dan bangunan untuk kota pusaka Muntok agar nantinya bisa bersamaan sekali jalan dalam penataan kota," kata dia.
Ia yakin akan mendapatkan solusi terbaik dalam melakukan penataan PKL yang bisa saling menguntungkan dengan gerak pembangunan bidang pariwisata dan kota pusaka di daerah itu.
"Pada intinya kami ingin masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan, jadi apapun nanti dalam penataan PKL kami tetap mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan mereka," kata dia.
