Pangkalpinang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sugito mengharapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantu pemerintah daerah di Kepulauan Babel untuk memulihkan perekonomian masyarakat di Negeri Serumpun Sebalai itu.
"Saat ini kondisi perekonomian masyarakat kurang begitu baik, sebagai dampak dari kasus hukum tata niaga pertimahan," kata Sugito saat menghadiri pengukuhan sekaligus Musyawarah Kerja Daerah 1 MUI Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Senin, (24/2).
Ia mengatakan sebagai wadah silaturahmi berbagai kelompok di kalangan umat Islam, kemandirian MUI tidak berarti menghalangi untuk menjalin hubungan dengan dan kerja sama dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri dan selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi MUI.
"Permasalahan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak dalam baik-baik saja ini, tentunya MUI Babel diharapkan juga bisa mengatasi hal tersebut dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota," katanya.
Ia menyatakan MUI merupakan wadah musyawarah para ulama,Zu'ama dan cendikiawan muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di tanah air.
"MUI berdiri pada 7 Rajab 1395 Hijiriah, bertepatan tahun 1975 di Jakarta, sebagai organisasi ulama, Zu'ama dan cendikiawan muslim. Organisasi ini tumbuh kembang di kalangan umat Islam di Indonesia," ujarnya.
Ketua MUI KH Hatamar Rasyid menegaskan bahwa sudah seharusnya MUI Babel bersama pemerintah daerah bisa mengatasi masalah perekonomian masyarakat daerah ini.
“Beberapa tahun terakhir ini Babel telah mengalami defisit yang luar biasa, oleh karena itu tugas bersama kita atasi untuk meningkatkan ekonomi umat walaupun ini bukan tugas utama kita namun MUI tetap peduli hal tersebut," tegasnya.
