Pangkalpinang (ANTARA) - DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menegaskan akan terus mengupayakan pemulangan warga negara Indonesia (WNI) asal Bangka Belitung yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar yang saat ini tercatat 81 orang terdeteksi menjadi korban.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya usai pertemuan dengan sejumlah Direktur Jenderal di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), Jumat (7/3).
“Saya bersama Pj Gubernur Sugito mendiskusikan nasib dan kondisi masyarakat Babel korban TPPO yang saat ini terjebak di perbatasan Myanmar dan Thailand, tepatnya di daerah Myawaddy dengan tujuan Kamboja. Pihak Kementerian menyampaikan bahwa kondisi mereka saat ini baik, dan insya Allah dalam waktu dekat akan ada proses pemulangan sekitar 500 WNI, termasuk 75 orang dari Babel,” jelas Didit dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Jumat.
Meski demikian, proses pemulangan korban ini tidak berjalan instan. Didit menekankan bahwa komunikasi dengan pemerintah Myanmar harus dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, sehingga membutuhkan koordinasi intensif.
"Dalam waktu dekat, kami akan mengundang keluarga korban untuk memberikan informasi utuh agar mereka tidak cemas. Kami juga akan mendatangi Kemenlu untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar,” terangnya.
Biaya pemulangan menjadi tantangan lain, dengan estimasi Rp27 juta per orang. Untuk itu, Didit menegaskan perlunya sinergi antar-pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
“Seluruh pihak harus bergerak bersama. Warga Babel ini adalah saudara kita yang harus diselamatkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terpancing iming-iming kerja berpenghaslian tinggi dari agen tenaga kerja ilegal.
“Berdasarkan informasi, korban mengira akan bekerja di Malaysia, Thailand, atau Filipina, tetapi justru dibawa ke Myanmar. Waspadalah dan pastikan agen perekrut memiliki izin resmi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa DPRD dan Pemprov Babel akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulangan.
“Kami mohon keluarga korban bersabar. DPRD dan Pemprov Babel berupaya maksimal mencari solusi terbaik,” pungkas Didit.
