Pemkab Bangka Barat tingkatkan koordinasi jamin sembako aman

Mentok, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan koordinasi untuk menjamin ketersediaan berbagai bahan pangan pokok dan barang penting aman hingga setelah Idul Fitri 1446 Hijriah.

Wakil Bupati Bangka Barat Bong Ming Ming di Mentok, Rabu, mengatakan rapat koordinasi yang digelar bersama instansi terkait dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten setempat penting dilakukan untuk mendukung upaya tersebut.

"Sampai sejauh ini persediaan seluruh bahan pangan pokok di daerah masih aman, bahkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga setelah Hari Raya Idul Fitri," katanya.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, kata dia, tidak ada masalah dan tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di daerah itu, bahkan untuk harga juga relatif stabil.

Menurut dia, upaya pemerintah mendorong masyarakat menanam berbagai jenis tanaman pangan, sayur-mayur dan berbagai jenis bumbu dapur sudah direspons cukup bagus sehingga mampu membantu persediaan pangan daerah.

"Kita akan terus mendorong agar program ketahanan pangan ini berhasil, petani-petani binaan semakin produktif sehingga bisa mengurangi ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah," katanya.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat Azmal AZ mengatakan saat ini produksi pangan lokal terus meningkat bahkan mampu mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

"Bangka Barat saat ini sekitar 50 persen kebutuhan pangan didatangkan dari luar kabupaten dan luar pulau, sehingga untuk menjaga ketersediaan dibutuhkan kelancaran distribusi," katanya.

Untuk Pulau Bangka, kelancaran pasokan masih banyak bergantung pada pada sarana transportasi dan cuaca.

"Saat ini ketersediaan dan harga bahan pokok masih stabil dan kami perkirakan ini masih akan terjadi sampai akhir Maret 2025, ini sesuai laporan yang disampaikan dari seluruh kecamatan," katanya.

Meskipun demikian, masih diperlukan perhatian khusus dari pemerintah dan pemangku kepentingan lain agar bisa secara bersama menguatkan sinergi dan berkolaborasi melakukan intervensi dalam memberikan jaminan cukup bagi masyarakat.