Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat diprioritaskan dari para Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Untuk menjadi kepala sekolah, kemudian juga untuk guru, prioritasnya adalah PNS. Yang kedua, PPPK, baik PPPK penuh maupun PPPK paruh waktu," kata Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat memantau pembahasan Sekolah Rakyat bersama kepala daerah, di Jakarta, Kamis.
Sementara bila jumlah tenaga pengajar masih kurang, akan dilakukan rekrutmen dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
"Bila masih kurang, maka bisa kita pertimbangkan untuk rekrutmen baru guru PPG," kata Gus Ipul.
Terkait dengan kebutuhan tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat ini, Gus Ipul menyampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah bersurat kepada kepala daerah untuk mendata para guru PNS dan PPPK yang memenuhi syarat untuk menjadi tenaga pengajar di Sekolah Rakyat.
Nantinya, mereka akan diprioritaskan untuk menjadi kepala sekolah.
"Ada nama-namanya yang layak. Mudah-mudahan bisa diikutkan seleksi pada tahap berikutnya (untuk) menjadi kepala sekolah," kata Gus Ipul.
Pihaknya meminta agar guru PNS dan PPPK yang direkrut untuk Sekolah Rakyat diutamakan bagi yang belum memiliki penempatan, sehingga tidak perlu ada pemindahan penugasan.
Namun demikian, kebijakan tersebut akan diputuskan oleh pemerintah daerah.
Pemerintah merencanakan sekurangnya akan ada 53 lokasi Sekolah Rakyat yang akan mulai digunakan pada tahun ajaran 2025/2026.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan pada tahun 2025 ini rencananya akan dibangun sebanyak 200 Sekolah Rakyat. Selain 53 cikal Sekolah Rakyat yang menggunakan bangunan yang sudah ada, sebanyak 147 Sekolah Rakyat akan dibangun berupa bangunan baru.
