Jakarta (ANTARA) - Beredar video melalui pelantar media sosial X yang menampilkan Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bersama Presiden Prabowo Subianto dengan latar belakang Masjid Baiturrahman Aceh.
Bersama kedua tokoh tersebut juga terlihat Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Di dalam video tersebut juga terdapat tulisan jika Prabowo sudah bersama Muzakir Manaf berkunjung ke Masjid Baiturrahman, Aceh.
Berikut narasi pada caption unggahan tersebut :
“"Prabowo, SBY, Ahy Menemui Gubernur Aceh Muzakir Manaf"
Masalah Aceh mengenai EMPAT Pulau selesai kembali ke pangkuan Aceh!”
Namun benarkah video tersebut merupakan video Prabowo dan SBY turun tangan selesaikan polemik empat pulau tersebut?
Penjelasan
Dari hasil penelusuran dengan menggunakan Google Reverse Image, diketahui bahwa video tersebut bukanlah video Prabowo dan SBY turun tangan selesaikan polemik empat pulau. Melainkan video saat Prabowo dan SBY melakukan kampanye akbar di Aceh. Dokumentasi foto selengkapnya dapat di lihat di sini.
Saat itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bersama calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melakukan kampanye bersama di Aceh, Selasa (26/12/2023).
Selain kampanye, Prabowo dan SBY saat itu juga hadir dalam peringatan 19 tahun tsunami Aceh. Kedua tokoh itu berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, dan rekonsiliasi yang telah dibangun.
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang menetapkan bahwa empat pulau, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang masuk wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Tengah, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Singkil.
Hadirnya keputusan tersebut memicu perdebatan kedua pemerintah daerah yakni Aceh dan Sumatera Utara, yang masing-masing merasa memiliki keterikatan historis dan administratif terhadap pulau-pulau itu.
Meski demikian, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan masih terbuka opsi untuk melakukan revisi Kepmendagri itu. Selengkapnya baca di sini.
Istana juga memastikan bahwa Presiden Prabowo akan mengambil alih polemik empat Aceh dan Sumut tersebut, dan akan menyelesaikan masalah tersebut secepatnya.
