Belitung (ANTARA) - Bupati Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belitung tahun 2026 naik sebesar 6,69 persen.
"Pemerintah Kabupaten Belitung menargetkan pada 2026 PAD Belitung naik sebesar 6,69 persen," katanya dalam sidang paripurna penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2025 di Tanjungpandan, Senin.
Menurut dia, dalam struktur APBD Kabupaten Belitung tahun 2026 Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp197 miliar naik sebesar Rp12,36 miliar (6,69 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.
"Peningkatan ini menggambarkan kemandirian fiskal daerah yang semakin menguat," ujarnya.
Ia mengatakan, rincian PAD tersebut terdiri dari pendapatan pajak daerah diproyeksikan sebesar Rp109 miliar, pendapatan retribusi daerah Rp78,45 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp5 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp3,84 miliar.
Menurut dia, selanjutnya pendapatan transfer dalam struktur APBD Kabupaten Belitung tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp840 miliar yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp41,84 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp481 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp222 miliar, dan Dana Desa Rp41 miliar.
Sedangkan dana transfer antar daerah dalam rancangan APBD Kabupaten Belitung tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp41,48 miliar terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp36,72 miliar dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp5,12 miliar.
"Angka-angka ini bukan sekedar hitungan fiskal, di baliknya terdapat semangat untuk memberdayakan desa-desa, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, memperluas akses insfratruktur, dan menumbuhkan ekonomi daerah yang mandiri dan kompetitif," katanya.
Djoni Alamsyah menambahkan, sedangkan untuk alokasi belanja dalam rancangan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2026 dengan komitmen meningkatkan kualitas pembangunan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,101 triliun.
Dikatakan belanja tersebut terdiri dari belanja operasi Rp844 miliar, belanja modal sebesar Rp149 miliar, belanja tidak terduga Rp2 miliar, dan belanja transfer Rp106 miliar.
"Kemudian dari sisi pembiayaan daerah dalam rancangan KUA-PPAS direncanakan sebesar Rp64,34 miliar," ujarnya.