Jakarta (ANTARA) - Situasi perbatasan antara Thailand dan Kamboja kembali memanas setelah terjadi bentrokan bersenjata di wilayah sengketa pada Kamis (24/7), yang menyebabkan korban jiwa dan memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara Asia Tenggara tersebut.
Militer Thailand menyatakan bahwa pasukan Kamboja melepaskan tembakan di dekat Kuil Ta Moan Thom, kawasan yang masih disengketakan di perbatasan Provinsi Oddar Meanchey, Kamboja barat laut. Penembakan tersebut menggunakan senjata berat, termasuk artileri dan roket jarak jauh BM21, setelah Kamboja terlebih dahulu menerbangkan pesawat nirawak pengintai dan mengirim pasukan ke area tersebut.
Akibat serangan tersebut, dua warga sipil Thailand dilaporkan tewas dan dua tentara terluka. Gubernur Provinsi Surin, Sutthirot Charoenthanasak, menyebut sekitar 40.000 warga dari 86 desa di sepanjang perbatasan telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menuding Thailand sebagai pihak yang lebih dahulu menyerang. Dalam pernyataannya, pihak Kamboja menyatakan bahwa aksi tembakan merupakan bentuk pembelaan diri atas agresi militer Thailand. Mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, dalam unggahan media sosialnya menyebut bahwa militer Thailand telah menembaki wilayah Oddar Meanchey dan Preah Vihear. Ia menyerukan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying.
Kedutaan Besar Thailand di Phnom Penh telah mengimbau warganya untuk segera meninggalkan Kamboja kecuali memiliki alasan mendesak. Militer Thailand pun merespons eskalasi dengan mengerahkan jet tempur F-16 di perbatasan.
Bentrokan tersebut merupakan yang kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, setelah pada Mei lalu seorang prajurit Kamboja tewas akibat baku tembak singkat di perbatasan. Ketegangan meningkat drastis beberapa jam setelah hubungan diplomatik kedua negara diturunkan, menyusul ledakan ranjau darat yang melukai sejumlah tentara Thailand.
Kementerian Pertahanan Thailand menyebut bentrokan terbaru ini terjadi di sedikitnya enam titik sepanjang perbatasan, dengan baku tembak dan tembakan artileri yang telah menyebabkan sembilan warga sipil Thailand tewas dan 14 lainnya luka-luka di tiga provinsi.
Latar belakang konflik
Akar permasalahan antara kedua negara berasal dari klaim tumpang tindih atas sejumlah wilayah di perbatasan yang panjangnya mencapai lebih dari 800 kilometer. Perselisihan ini sebagian besar bersumber dari peta buatan Prancis pada tahun 1907 yang dijadikan dasar oleh Kamboja dalam mengklaim wilayah tersebut. Sementara Thailand menilai peta itu tidak akurat.
Wilayah paling sensitif adalah kompleks Candi Preah Vihear yang berusia lebih dari 1.000 tahun. Pada 1962, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa candi tersebut berada di wilayah Kamboja, keputusan yang telah lama menjadi sumber ketegangan bilateral. Pada 2011, Kamboja kembali membawa kasus ini ke ICJ setelah bentrokan mematikan kembali terjadi. Mahkamah kemudian menegaskan kembali kedaulatan Kamboja atas area tersebut pada 2013.
Namun, kali ini upaya Kamboja untuk kembali menyerahkan sengketa ke pengadilan internasional ditolak oleh Thailand yang menilai lembaga tersebut tidak memiliki yurisdiksi.
Konflik politik domestik dan nasionalisme
Situasi makin rumit setelah skandal politik mengguncang Thailand. Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra ditangguhkan dari jabatannya pada 1 Juli 2025 karena diduga melanggar etika dalam menangani isu perbatasan, menyusul bocornya rekaman percakapan dengan tokoh senior Kamboja. Dalam rekaman tersebut, ia menyebut mantan PM Hun Sen sebagai “paman” dan mengkritik pimpinan militer Thailand. Pernyataan ini menuai kecaman luas dan memicu protes nasionalis.
Krisis politik dalam negeri tersebut diperparah dengan keluarnya Partai Bhumjaithai dari koalisi pemerintahan. Untuk sementara, mantan Menteri Pertahanan Phumtham Wechayachai ditunjuk sebagai perdana menteri sementara.
Penutupan perbatasan dan sanksi ekonomi
Thailand telah menutup seluruh akses perbatasan kecuali untuk keperluan esensial seperti pendidikan dan medis. Di sisi lain, Kamboja memberlakukan sanksi ekonomi dengan melarang film dan acara TV Thailand, menghentikan impor BBM, buah, sayur, serta memboikot koneksi internet dan pasokan listrik dari Thailand.
