Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) mengingatkan semua pihak menghindari adanya upaya membenturkan rakyat dengan aparat di tengah perjuangan rakyat yang mulia untuk mengoreksi watak dan perilaku para wakil mereka di parlemen.
Analis Politik Senior dan Direktur Eksekutif LPI Boni Hargens menyesalkan jika ada oknum tidak jelas yang berupaya "mengail di air keruh" dengan membenturkan massa dengan aparat keamanan.
"TNI dan Polri adalah bagian dari rakyat. Mereka bukan musuh rakyat," kata Boni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Maka dari itu, menurutnya, perlu ada saling paham dan bahu-membahu dalam memperjuangkan kehidupan demokrasi yang lebih baik.
Dia pun mengutuk tindakan oknum atas kematian pengendara ojek daring Affan Kurniawan, di mana Polri sudah menyatakan dengan tegas komitmen untuk memperbaiki kinerja.
Seluruh masyarakat, kata dia, menjadi saksi sejarah bahwa kecelakaan seperti itu tidak boleh lagi terjadi di masa depan.
Sebagaimana ditegaskan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit sebelumnya, sambung dia, Polri yang humanis merupakan Polri yang dikehendaki rakyat, sehingga komitmen itu harus dihargai.
Dikatakan bahwa rakyat berhak bersuara dan menyatakan protes karena konstitusi membolehkan itu dan karena rakyat merupakan pemilik kekuasaan.
"Namun, kita tidak mau rakyat dijadikan mainan oleh penumpang gelap yang ingin menghancurkan institusi negara, " ungkapnya.
Boni menegaskan tujuan perjuangan rakyat, yakni menciptakan demokrasi yang pro-rakyat, maka semua pihak seharusnya fokus pada tujuan itu tanpa harus saling menyerang di antara massa.
Oleh karena itu, dirinya menyebutkan apa pun bentuk gerakan rakyat belakangan ini, Negara sudah seharusnya melihat hal tersebut sebagai masukan yang baik dan belajar untuk perbaikan yang substantif ke depan dalam rangka menempatkan rakyat sebagai tujuan kehidupan berdemokrasi.
Sebelumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan akan menindak tegas aksi anarkis sesuai prosedur hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).
"Kami jamin, kami akan bertindak profesional, terukur, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi HAM," kata Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo di Jakarta, Senin.
Dedi mengatakan aparat TNI dan Polri yang disiagakan di lapangan merupakan bentuk ketegasan dua institusi tersebut dalam menjaga ketentraman tanah air.
