Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) menghadapi kritik masyarakat dengan pendekatan dialog dan komunikasi yang menenangkan.
Tito menegaskan pentingnya peran dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial di tengah dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang terus berkembang.
"Pendekatan tersebut, diharapkan tidak hanya meredam potensi konflik, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat," kata Tito dalam keteranganya yang diterima di Jakarta, Senin (8/9).
Penegasan itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Nasional bersama seluruh kepala daerah secara daring, yang diikuti oleh para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.
Dalam arahannya, Tito Karnavian mendorong kepala daerah untuk mengedepankan pendekatan kolaboratif dan humanis.
Beberapa poin penting yang menjadi sorotan antara lain, pertama, kepala daerah diminta menyambangi tokoh-tokoh masyarakat untuk membangun komunikasi langsung dan terbuka.
Kedua, menggelar doa lintas agama sebagai sarana memperkuat harmoni sosial. Ketiga, menggunakan bahasa yang santun dan meredakan ketegangan saat berbicara kepada publik.
Arahan Mendagri itu mendapat respons positif dari sejumlah kepala daerah yang langsung bergerak cepat dengan berbagai inisiatif berbasis dialog dan kedekatan sosial.
Sebagai contoh, Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat daerah, menggelar pertemuan terbuka di Balai Kota untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.
Sedangjan Wali Kota Medan Rico Waas mengadakan doa bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan yang dihadiri tokoh masyarakat lintas agama, guna menjaga keamanan dan memperkuat kerukunan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menekankan pentingnya keterlibatan RT dan RW dalam proses pemulihan pasca-kericuhan.
Ia mengatakan partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan menjadi kunci ketahanan sosial.
Beberapa kepala daerah juga langsung meluncurkan program prorakyat yang konkret. Di antaranya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menginstruksikan BUMD menggelar Gerakan Pangan Murah sebagai strategi menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat kecil.
Kemudian Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang menjalin kerja sama dengan Bulog melalui penandatanganan MoU dengan pemerintah desa agar kantor desa menjadi titik distribusi beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP), serta mengusulkan reaktivasi program Raskin untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan mengedepankan pendekatan humanis dan ruang dialog, menurut Tito, pemerintah daerah tidak hanya menghindari eskalasi sosial, tetapi juga memperkuat pondasi jangka panjang untuk ketahanan sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, respons daerah yang cepat menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya mampu mengarahkan perubahan sosial, asalkan memahami psikologi publik dan dinamika masyarakat.
“Instruksi Mendagri itu menyentuh langsung fitrah seorang pemimpin. Makanya, responsnya cepat dan konkret di berbagai daerah. Negara kita saat ini memang butuh kolaborasi kuat antara pemimpin dan rakyatnya dalam menghadapi ketidakpastian global,” kata Iwan.
Namun demikian, Iwan mengingatkan agar keterbukaan kepala daerah terhadap aspirasi publik tidak berhenti di level simbolik atau seremonial. Ia menekankan perlunya keberlanjutan dalam bentuk kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan rakyat.
“Respons yang terbuka harus bermuara pada kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” ujar dia.
