Pangkalpinang (ANTARA) - Ratusan masyarakat dan nelayan dari berbagai kabupaten di Pulau Bangka menggelar aksi damai di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk menyampaikan aspirasi dan sejumlah tuntutan kepada pimpinan serta anggota legislatif daerah, Rabu (10/9).
Salah seorang perwakilan aksi, Aktivis Bangka Selatan Rosidi, mengatakan masyarakat berharap para wakil rakyat dapat lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi warga, terutama terkait masalah hutan tanaman industri (HTI) serta pertambangan rakyat.
“Tuntutan kami sederhana, agar anggota DPRD lebih dekat dengan masyarakat dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Jika semua pihak bersatu, termasuk DPR RI asal Babel, tentu akan lebih mudah menyelesaikan persoalan HTI ini,” ujarnya.
Ia menilai rakyat tidak seharusnya selalu menjadi pihak yang dirugikan dalam konflik yang terjadi. Menurutnya, isu yang berkembang jangan dijadikan komoditas politik semata.
Selain itu, Rosidi juga menyoroti persoalan internal di PT Timah Tbk. Menurut dia, perusahaan perlu lebih serius dalam memberantas praktik-praktik yang berpotensi merugikan perusahaan, bukan justru menekan masyarakat kecil.
“Ketika kami turun ke lapangan, sering kali rakyat kecil yang disalahkan. Padahal kami memiliki data terkait persoalan di lapangan. Hukum harus ditegakkan dengan adil, bukan hanya menyasar masyarakat kecil,” katanya.
Aliansi Peduli Penambang Rakyat Bersatu Babel dalam aksi tersebut menyampaikan lima tuntutan utama, yaitu:
1. Mendesak eksekutif, legislatif, dan Dirut PT Timah Tbk untuk menaikkan harga timah agar lebih berpihak kepada rakyat.
2. Mendesak aparat penegak hukum menindak oknum yang menghalangi kegiatan pertambangan rakyat yang telah memiliki izin resmi.
3. Menghentikan razia dan tindakan represif terhadap penambangan rakyat, khususnya yang dilakukan masyarakat kecil.
4. Mendesak Ketua DPRD Babel untuk mendukung dan tidak menghalangi kegiatan penambangan di wilayah IUP PT Timah Tbk yang sudah resmi dan legal.
5. Mendesak Ketua DPRD Babel memberikan peringatan kepada tujuh legislator asal Babel di DPR RI agar lebih peduli terhadap wilayah dan masyarakat Bangka Belitung.
Selain itu, massa aksi juga berharap Dirut PT Timah menindak tegas praktik korupsi di internal perusahaan agar PT Timah dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi masyarakat serta menciptakan suasana kerja yang tenang bagi para penambang.
“Eksekutif dan legislatif juga kami minta segera memproses izin pertambangan rakyat (IPR) yang sudah memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), serta mengupayakan penerbitan izin bagi wilayah yang belum memiliki WPR,” kata Rosidi.
