Manggar, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melakukan langkah strategis dalam mengatasi kelangkaan gas bersubsidi dengan membangun Stasiin Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
"Langkah ini harus kita lakukan kelangkaan gas bersubsidi sudah berulang dengan kasus yang sama yaitu persoalan kuota dan regulasi dalam pendistribusian," kata Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten di Manggar, Jumat.
Ia mengatakan, pembangunan SPBG tersebut diupayakan bekerja sama dengan pihak ketiga dengan pola investasi.
"Kita membuka pintu untuk para pemilik modal atau investor untuk berinvestasi di bidang ini. Silahkan dan kita menjamin dunia investasi yang kondusif," katanya saat melakukan peninjauan stok gas bersubsidi pada beberapa agen di daerah itu.
Bupati bahkan akan membantu proses perizinan pembangunan SPBG. Termasuk pula meminta bantuan dari mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk konsultasi izin pendirian SPBG.
“Nantilah kita urus izinnya. Saya komunikasikan dulu dengan Pak Ahok,” Kamarudin.
Untuk solusi jangka pendek, Kamarudin akan memerintahkan Satpol PP mengawasi pendistribusian gas bersubsidi. Masing-masing pangkalan akan ditempatkan anggota Satpol PP untuk mencatat dan mengawasi distribusi gas.
“Saya akan minta Satpol PP mulai besok dan seterusnya ada yang jaga di setiap pangkalan,” ujar Kamarudin.
Anggota Satpol PP akan mencatat Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Kartu Keluarga setiap warga yang membeli gas subsidi. Sehingga saat diinput, dapat terlihat warga yang membeli gas subsidi di luar ketentuan.
“Keliatannya tidak ada yang mengunci, satu orang bisa beli sampai lima tabung. Kalau gini terus pasti kuota tidak akan pernah cukup, Satpol PP yang akan kontrol,” tegas Kamarudin.
Pewarta: AhmadiEditor : Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026