Pemkab Bangka Barat tingkatkan tata kelola keuangan melalui ETPD

Bangka Barat, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan tata kelola keuangan modern dan transparan melalui pemanfaatan pola Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

"Ini salah satu upaya kita dalam mempercepat transformasi digital di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada sektor pajak dan retribusi," kata Wakil Bupati Bangka Barat Yus Derahman di Mentok, Kamis.

Menurut dia, pemanfaatan ETPD tidak hanya mendukung transparansi dan efisiensi, tetapi juga bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat karena sistem tersebut memberi banyak manfaat.

ETPD tidak hanya memberikan manfaat dari sisi efisiensi dan keamanan, tetapi juga mendorong kemudahan serta transparansi dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Ia memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas pendampingan dan dukungan penuh yang selama ini diberikan kepada Pemkab Bangka Barat, dukungan itu meliputi bimbingan teknis dalam penyusunan laporan ETPD dan fasilitasi berbagai program digitalisasi transaksi keuangan daerah.

"Kami berharap kolaborasi yang baik ini terus berlanjut sehingga target peningkatan indeks ETPD dan transaksi non tunai di masyarakat dapat tercapai secara optimal," ujarnya.

Menurut dia, komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menerapkan sistem pembayaran non tunai secara konsisten penting dilakukan karena lebih efisien, aman, dan transparan.

"Saya mengajak seluruh ASN menjadi teladan dalam pembayaran pajak dan retribusi secara non tunai. Selain itu, mari bersama-sama memberikan edukasi kepada keluarga dan masyarakat agar terbiasa menggunakan sistem digital dalam transaksi keuangan," katanya.

Ia juga mengapresiasi Bank Sumsel Babel Cabang Mentok dan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dukungan dalam penyediaan layanan, pendampingan teknis, penguatan infrastruktur informasi, serta edukasi kepada masyarakat.

"Sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar proses implementasi transaksi non tunai berjalan lancar dan berkelanjutan, menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan transparan," katanya.