Jakarta (ANTARA) - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyampaikan pernyataan anggota Dewan Komisaris Ainul Yakin yang menimbulkan kontroversi di ruang publik terkait tayangan Trans7 hanya pandangan pribadi, bukan sikap maupun kebijakan resmi perusahaan.
"Pernyataan yang disampaikan Ainul Yakin Simatupang merupakan pandangan pribadi yang bersangkutan dan tidak mencerminkan sikap maupun kebijakan resmi Transjakarta," kata Komisaris Utama Transjakarta, Letjen TNI (Purn) Untung Budiharto dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.
Dia menegaskan, Transjakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen menjaga netralitas, profesionalitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika, toleransi, dan kebhinnekaan dalam setiap aspek kegiatan dan komunikasi publiknya.
Karena itu, terkait pernyataan Ainul, Untung menyampaikan Dewan Komisaris bersama Direksi akan melakukan klarifikasi internal.
Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh jajaran senantiasa mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta menjaga marwah kelembagaan.
"Kami juga menyatakan penghormatan kepada seluruh ulama, tokoh agama, serta komunitas pesantren di Indonesia, termasuk Kiai Pondok Pesantren Lirboyo, sebagai bagian penting dari pilar moral dan sosial bangsa," kata Untung.
Dia menegaskan, Transjakarta akan tetap fokus memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga DKI Jakarta tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau golongan.
Sebelumnya, dalam video beredar video di media sosial Ainul Yakin menyatakan Trans7 telah menghina kiai dan ulama Nahdlatul Ulama (NU) melalui siaran-siaran mereka.
Dia kemudian mengingatkan perjuangan ulama dalam sejarah Indonesia, menyebabkan ribuan pemuda ansor dan banser (barisan ansor serbaguna NU) meregang nyawa. Ainul juga menyampaikan pernyataan bernada ancaman apabila Trans7 mengolok-olok ulama.
Adapun Trans7 melalui tayangan "Xpose Uncensored" pada 13 Oktober 2025 menampilkan siaran tentang santri dan kiai Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta berpendapat tayangan tersebut melanggar P3 Pasal 6 serta SPS Pasal 16 ayat (1) dan (2) yang mengatur penghormatan terhadap nilai dan norma agama dan penghormatan kepada Lembaga pendidikan.
Di sisi lain, Direktur Produksi Trans7, Andi Chairil meminta maaf seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia atas penayangan tersebut.
Dia mengatakan juga melakukan pemutusan hubungan kerja sama dengan rumah produksi yang membuat konten tersebut. Selain itu, Trans7 juga menindak tegas kepada pihak internal yang terkait dengan program.
