Realisasi PAD Bangka Barat mencapai 70 persen

Bangka Barat, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) per 10 November 2025 telah mencapai Rp89.476.742.830 atau 70,87 persen dari target tahun ini sebesar Rp126.248.737.500.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka Barat Muhammad Ali di Mentok, Sabtu, mengatakan realisasi PAD tersebut bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

"Untuk pajak daerah tahun ini ditargetkan Rp64.719.970.100, sudah terealisasi 64,77 persen atau Rp41.921.350.452, sedangkan retribusi daerah ditarget Rp48.528.767.400 sudah tercapai 70,57 persen atau Rp34.244.525.366," katanya.

Selain dua sektor utama tersebut, Pemkab juga masih memiliki pendapatan lain-lain, seperti jasa giro kas daerah, bunga penempatan dana pemerintah daerah, denda pajak dan retribusi, termasuk yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dalam upaya memaksimalkan PAD tahun mendatang, BP2RD Bangka Barat menyiapkan beberapa strategi, salah satu fokus utama adalah intensifikasi melalui pembaruan dan penguatan data objek pajak.

Menurut dia, pembaruan da penguatan data objek pajak penting dilakukan sebagai titik awal peningkatan pendapatan karena akan memudahkan penagihan.

"Jika data objek pajak detail maka proses penagihan lebih mudah, dan sebaliknya bila datanya lemah akan banyak terjadi kebocoran atau potensi pajak yang tidak tertagih yang mengakibatkan pendapatan berkurang," katanya.

Selain itu, kata dia, pembaruan nilai objek pajak juga perlu dilakukan agar sesuai dengan kondisi terkini sehingga pendapatan daerah tidak stagnan.

Selain intensifikasi, BP2RD juga tetap mendorong ekstensifikasi dengan memperluas basis wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif.

"Edukasi kepada masyarakat juga perlu kita perkuat untuk membangun kesadaran membayar pajak," ujarnya.

Menurut dia, membayar pajak bukan beban, namun merupakan investasi untuk pembangunan daerah karena dana yang dikumpul akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan yang didanai dari kas daerah.