Pangkalpinang (ANTARA) - PT Timah Tbk mendukung kunjungan Komite II DPD RI tentang Pengawasan atas pelaksanaan UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berlangsung di Graha Timah Pangkalpinang, Senin (24/11/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri Pimpinan Komite II DPD RI La Ode Umar Bonte, Anggota Komite II DPD RI, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Eko Kurniawan bersama Forkompinda di Bangka Belitung dan juga General Manager Operasi dan Produksi PT Timah Tbk, Ryan Andri.
Dalam kesempatan ini, Pimpinan Komite II DPD RI La Ode Umar Bonte mengatakan, kunjungan kerja ke Bangka Belitung dengan fokus utama pengawasan penerapan Undang-undang Lingkungan Hidup dengan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi dan Mineral, serta Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah, DPRD, pelaku usaha penambangan dan instansi terkait lainnya untuk mendengar langsung masalah lingkungan dan penambangan di daerah ini.
"Dalam pengawasan ini tentunya sangat berkaitan erat dengan aktivitas penambangan timah yang ada di Bangka Belitung," katanya.
Menurutnya, DPD RI memiliki fungsi legislasi yang sama dengan DPR RI, tetapi secara fundamental DPD RI mewakili pemerintah daerah secara struktural mulai dari Kepala Desa, Bupati dan Gubernur.
"Kami berharap para Kepala Desa, Bupati dan Gubernur untuk membangun komunikasi dengan DPD RI, karena sesungguhnya DPD RI itulah wakil pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Dan kita berharap pertemuan ini bisa memberikan dampak positif bagi tata kelola pertambangan dan lingkungan di Bangka Belitung," ucapnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Eko Kurniawan mengatakan, Bangka Belitung merupakan Provinsi yang memiliki sumber daya alam melimpah baik pertambangan, kelautan dan pariwisata. Sehingga menghadapi persoalan lingkungan yang juga kompleks.
Untuk itu, kata dia Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga meminta dukungan dari DPD RI agar membantu perbaikan tata kelola sumber daya alam yang dimiliki Babel sehingga dapat memberikan kesejahteraan masyarakat dengan tidak mengabaikan pelestarian lingkungan.
"Mohon dukungan DPD RI, Bangka Belitung ini kaya sumberdaya alam jangan sampai masyarakat miskin. Semoga kedepan Pemerintah Pusat bisa mengatur pertambangan ini untuk kesejahteraan masyarakat. Pemprov Babel berkomitmen mewujudkan pembangunan yang maju tapi tetap selaras dengan pelestarian lingkungan," ucapnya.
Sementara itu, General Manager Operasi dan Produksi PT Timah Tbk, Ryan Andri mengatakan, kunjungan ini menjadi motivasi bagi PT Timah Tbk untuk terus berbenah dalam tujuan utuh yakni terus memberikan kontribusi bagi bangsa, dan juga masyarakatnya.
"Semoga pertemuan ini membawa manfaat, membuka ruang dialog konstruktif, serta mempererat sinergi antara PT Timah Tbk dan Komite II DPD RI dalam mendukung pembangunan serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan," katanya.
"PT Timah Tbk berkomitmen agar setiap kegiatan operasional tidak hanya memberi manfaat ekonomi bagi negara, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional melalui pembukaan lapangan kerja, penguatan UMKM, pembangunan sosial, dan program peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta operasi penambangan yang berbasis lingkungan dimana PT Timah Tbk secara konsisten mengimplementasikan Good Mining Practice untuk meminimalisasi dampak bisnis perusahaan terhadap lingkungan," tutupnya.
