Pangkalpinang (ANTARA) - Perkembangan Indeks Reformasi Hukum (IRH) Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan signifikan selama tahun 2025.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dalam momen evaluasi capaian kinerja akhir tahun, Selasa, menyebut peningkatan ini menjadi indikator bahwa pemerintah daerah di Babel semakin serius dalam melakukan pembenahan regulasi, peningkatan kualitas perancang peraturan, serta penguatan tata kelola dokumentasi hukum.
IRH merupakan instrumen penilaian nasional yang digunakan untuk mengukur capaian reformasi hukum di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Penilaian dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mengatur komponen penilaian, tata cara verifikasi, dan mekanisme pengolahan nilai. IRH menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu memperbaiki kualitas regulasi, menyederhanakan aturan yang tumpang tindih, serta menyediakan database hukum yang transparan dan mudah diakses masyarakat.
Berdasarkan hasil Penilai Nasional, hampir seluruh Pemerintah Daerah di Bangka Belitung mengalami peningkatan yang sangat menonjol. Peningkatan tersebut tidak hanya berupa kenaikan kecil, tetapi dalam banyak kasus mencapai puluhan poin, menunjukkan perubahan sistemik dalam manajemen regulasi di tingkat daerah.
Capaian penilaian IRH Pemda di Bangka Belitung berdasarkan Kepmen Hukum Nomor M.HH-04.OT.03.01 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Penilaian IRH pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 antara lain:
* Kabupaten Belitung Timur mencatat nilai 99,40 dengan kategori Istimewa (AA).
* Kabupaten Belitung naik secara signifikan menjadi 99,40 dengan kategori Istimewa (AA)
* Kabupaten Bangka Selatan mencapai nilai 99,40 dengan kategori Istimewa (AA)
* Kota Pangkalpinang meningkat menjadi 99,40 dengan kategori Istimewa (AA)
* Kabupaten Bangka mencapai nilai 98,60 dengan kategori Istimewa (AA)
* Kabupaten Bangka Tengah memperoleh nilai 98,30 dengan kategori Istimewa (AA)
* Kabupaten Bangka Barat mencapai 98,00 dengan kategori Istimewa (AA)
* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan nilai 96,20 dengan kategori Istimewa (AA).
Penilaian kategori Istimewa di seluruh daerah ini menunjukkan keberhasilan kolaborasi intensif antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Babel dalam pemenuhan seluruh indikator IRH.
Dalam penjelasannya, Rahmat Feri Pontoh menyampaikan bahwa IRH menilai empat variabel penting:
1. Koordinasi dan harmonisasi regulasi dengan Kementerian Hukum (Bobot 25%)
2. Peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (Bobot 25%)
3. Kualitas re-regulasi dan deregulasi peraturan daerah berdasarkan hasil reviu (Bobot 30%)
4. Penataan dan pemutakhiran database peraturan perundang-undangan di daerah (Bobot 20%)
Variabel-variabel ini mencakup aspek teknis, administratif, dan substansi peraturan, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk bekerja lebih sistematis dan terukur dalam menata regulasi daerah.
Kanwil Kemenkum Babel berperan dalam peningkatan nilai IRH melalui berbagai langkah pembinaan dan pendampingan. Selama 2025, Kanwil melakukan:
* Sosialisasi terpusat bersama seluruh pemda,
* Sosialisasi langsung (on the spot) ke masing-masing pemerintah daerah,
* Verifikasi data dukung dari 4 variabel dan 10 indikator,
* Monitoring unggah data dukung oleh pemda secara berkala,
* Validasi dan verifikasi faktual, termasuk pengecekan langsung ke perangkat daerah,
* Penilaian mandiri oleh asesor Kanwil,
* Penyusunan Berita Acara penilaian,
* Pengajuan sanggah atau klarifikasi terhadap nilai awal Tim Penilai Nasional,
* Finalisasi nilai IRH bersama pemda.
Kepala Divisi Peraturan Perundang – undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh menjelaskan bahwa upaya pendampingan dilakukan secara intensif agar pemda dapat memahami indikator penilaian secara detail dan mampu memenuhi data dukung secara optimal.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung memberikan apresiasi kepada seluruh Pemerintah Daerah yang telah berperan aktif dalam peningkatan kualitas reformasi hukum di daerah masing-masing.
"Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pemerintah Daerah di Bangka Belitung yang telah bersungguh-sungguh memenuhi komponen IRH. Peningkatan nilai ini merupakan bukti nyata komitmen bersama dalam memperbaiki kualitas regulasi daerah," ujar Johan.
Ia juga berharap sinergi yang telah terbangun antara Kanwil dan Pemerintah Daerah dapat terus diperkuat pada tahun-tahun berikutnya.
"Semoga kerja sama yang baik ini terus berlanjut sehingga ke depan kualitas regulasi di daerah semakin tertata, efektif, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tambahnya.
