Kanwil Kemenkum Babel perkuat kualitas kebijakan hukum daerah

Pangkalpinang (ANTARA) - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengikuti sosialisasi pedoman teknis kegiatan badan strategi kebijakan hukum di wilayah 2026, guna memperkuat kualitas kebijakan hukum di daerah itu.

"Sosialisasi ini menjadi tonggak penting dalam mempertegas peran strategis kantor wilayah sebagai penggerak kebijakan hukum di daerah ini," kata Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel Johan Manurung di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan sosialisasi pedoman teknis kegiatan badan strategi kebijakan hukum yang digelar oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum, menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi pusat dan daerah dalam memastikan setiap program kebijakan hukum di wilayah berjalan selaras, terukur dan berdampak nyata.

“Pedoman teknis ini bukan sekadar panduan administratif, tetapi menjadi instrumen strategis untuk memastikan setiap analisis dan rekomendasi kebijakan hukum di wilayah disusun secara sistematis, berbasis data, dan benar-benar menjawab kebutuhan daerah, sekaligus selaras dengan arah kebijakan nasional Kementerian Hukum,” katanya.

Ia menegaskan dengan keikutsertaan aktif dalam sosialisasi ini, Kanwil Kemenkum Babel optimistis dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan BSK Hukum di wilayah pada 2026 secara lebih terencana, kolaboratif, dan berdampak bagi pembangunan hukum di Bangka Belitung.

"Kami berkomitmen dalam memperkuat kualitas kebijakan hukum di daerah ini," katanya.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Andry Indrady menekankan pentingnya sinergi pusat dan kantor wilayah sebagai satu kesatuan ekosistem kebijakan hukum nasional.

"Kantor wilayah diposisikan sebagai simpul strategis yang tidak hanya melaksanakan kebijakan, tetapi juga berperan aktif dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika daerah," katanya.

Materi sosialisasi mencakup penguatan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) sebagai legal policy hub di wilayah, Pedoman Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) Tahun 2026, serta Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) sebagai sarana diseminasi dan advokasi hasil analisis kebijakan kepada para pemangku kepentingan.

Seluruh pedoman tersebut dirancang untuk memperkuat peran Kantor Wilayah dalam menghasilkan kertas kerja dan policy brief yang berkualitas, sekaligus mendukung pencapaian target kinerja Kementerian Hukum secara nasional.