Pemkab Bangka Tengah sikapi kebijakan WFH bagi ASN

Koba, Babel, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, menyikapi kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang dikeluarkan pemerintah pusat, dalam rangka hemat energi di tengah dinamika global.

“Kami mendukung kebijakan ini, namun perlu kajian matang agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” kata Sekretaris Daerah Pemkab Bangka Tengah Ahmad Syarifullah Nizzam di Koba, Senin.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut akan dikaji secara komprehensif di daerah untuk menjaga keseimbangan pelayanan publik dan mempertimbangkan kondisi keterbatasan jumlah ASN di daerah.

"Jika harus diterapkan secara menyeluruh, kita tetap mempertimbangkan dan mengatur secara khusus untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan," ujarnya.

Ia menilai kebijakan WFH dapat mendukung efisiensi jika diterapkan dengan perencanaan yang terukur.

Pemerintah daerah, kata dia, juga akan menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan apabila diterapkan.

Pihaknya berharap pemerintah pusat dapat menyusun skema pelaksanaan yang jelas agar kebijakan dapat berjalan efektif di seluruh daerah.

"Mungkin ada pengecualian untuk ASN yang bekerja di OPD atau instansi tertentu tidak mestikan diberlakukan WFH, karena tidak semua pelayanan bisa dilakukan dari rumah, misalnya kesehatan dan pendidikan," ujarnya.

Pemerintah daerah setempat juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penerapan kebijakan tersebut apabila diberlakukan, termasuk dampaknya terhadap kinerja ASN dan kualitas pelayanan publik.

Pemkab Bangka Tengah juga akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, seperti sistem digital dan mekanisme pengawasan, sehingga pelaksanaan WFH dapat berjalan optimal tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.