Hari Buruh 2026, SPSI Bangka Selatan soroti persoalan ketenagakerjaan di daerah

Toboali, Bangka Selatan (ANTARA) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti persoalan mendasar yang dihadapi para buruh pada momentum peringatan Hari Buruh 2026.

Ketua DPC SPSI Bangka Selatan Kurniawan di Toboali, Jumat mengatakan, dibalik geliat ekonomi Bangka Selatan yang ditopang sektor perkebunan, pertambangan, dan jasa, masih tersimpan berbagai persoalan mendasar yang dihadapi para buruh.

"Peringatan Hari Buruh menjadi momentum refleksi atas masih banyaknya persoalan ketenagakerjaan di daerah, terutama terkait kesejahteraan yang belum sepenuhnya terwujud," katanya.

Secara aturan mungkin sudah ada standar, tapi realitas di lapangan masih banyak pekerja yang merasa penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Dari upah yang belum sepenuhnya layak, minimnya perlindungan bagi pekerja sektor informal, hingga lemahnya pengawasan terhadap perusahaan.

Untuk itu, Ia meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk turun langsung menyelesaikan persoalan buruh seperti sidak secara rutin ke perusahaan, khususnya di sektor sawit dan industri.

"Pemerintah daerah jangan hanya hadir saat peringatan saja, tapi betul-betul turun langsung menyelesaikan persoalan buruh, karena masih banyak pekerja kita yang belum mendapatkan haknya secara penuh," ujarnya.

SPSI juga mendorong Pemkab Bangka Selatan jangan hanya percaya laporan perusahaan, tapi turun langsung untuk melihat sendiri kondisi buruh di lapangan, buka ruang dialog dengan pekerja, bukan hanya dengan manajemen.

Pastikan penerapan upah minimum berjalan sesuai aturan dan kebutuhan hidup layak, memastikan pengawasan terhadap perusahaan secara berkala khususnya di sektor perkebunan dan industri sawit serta usaha lainnya yang berada di kabupaten Bangka Selatan.

Kemudian melakukan perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan membuka ruang dialog rutin antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Selain itu, Kurniawan juga menyoroti persoalan status kerja. Menurutnya masih banyak pekerja yang masih terjebak dalam sistem kontrak berkepanjangan tanpa kejelasan pengangkatan sebagai karyawan tetap.

"Hal ini berdampak pada ketidakpastian masa depan pekerja, termasuk dalam hal jaminan sosial dan perlindungan kerja. Buruh informal jumlahnya besar, tapi sering luput dari perhatian. Padahal mereka juga bagian dari penggerak ekonomi daerah,” ujarnya.

Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah lemahnya pengawasan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah diminta mengintegrasikan kebijakan ketenagakerjaan dalam roadmap hilirisasi daerah agar tenaga kerja lokal tidak hanya menjadi penonton.

“Hilirisasi jangan hanya bicara investasi dan angka, tapi harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup pekerja lokal,” ujarnya.

Di akhir pernyataan, DPC SPSI Bangka Selatan mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi demi menciptakan iklim kerja yang adil, aman, dan sejahtera di daerah.