Kanwil Kemenkum Babel ikuti Panel Evaluasi Pembangunan Zona Integritas

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung berpartisipasi mengikuti pembukaan Panel Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum RI yang dilaksanakan secara daring, pada Senin, 4 Mei 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah pejabat penting dari Kementerian Hukum, termasuk Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI, Hendro Pandowo, serta PLT. Inspektur Wilayah V Kemenkum RI, Budi Ateh.

Kegiatan Panel dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, dengan agenda utama adalah evaluasi atas pembangunan ZI di lingkungan satuan kerja Kementerian Hukum. Dalam acara ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, turut serta mendampingi pejabat-pejabat terkait untuk mendalami hasil evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM tahun 2026.

Plt Inspektur Wilayah V, Budi Ateh melaporkan hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa ada 22 satuan kerja yang memenuhi syarat untuk meraih WBK/WBBM, sementara 2 satuan kerja lainnya tidak memenuhi syarat. Ia juga mengungkapkan bahwa output dari kegiatan panel ini berupa Berita Acara, Laporan Panel, dan Surat Informasi Panel hasil evaluasi.

Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI, Hendro Pandowo, menekankan pentingnya sinergi yang kuat antar jajaran serta menjaga konsistensi dalam melaksanakan program pembangunan ZI. Ia juga menegaskan pentingnya pemenuhan data dukung, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan budaya kerja dalam mewujudkan WBK/WBBM secara berkelanjutan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, turut menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. “Kami akan terus berupaya untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan mengimplementasikan hasil evaluasi secara terukur,” ujar Johan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian evaluasi pembangunan Zona Integritas yang dimulai sejak 20 April hingga 7 Mei 2026. Kegiatan panel ini diharapkan dapat memperkuat komitmen Kementerian Hukum dalam mencapai zona integritas yang bebas dari korupsi dan birokrasi yang melayani masyarakat dengan lebih baik.