Kanwil Kemenkum Babel sinkronkan data fidusia Notaris Bangka

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan pengawasan dan sinkronisasi data fidusia di Kantor Notaris Bangka, guna menertibkan administrasi dan meningkatkan akurasi data layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di daerah itu.

"Kita berharap kegiatan ini dapat diminimalisir perbedaan data dan pelayanan publik di bidang jaminan fidusia dapat semakin optimal,” kata Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung di Sungailiat, Kabupaten Bangka, Selasa.

Ia mengatakan pengawasan dan sinkronisasi data fidusia merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan serta pengendalian terhadap layanan notaris, khususnya dalam pendaftaran dan pengelolaan jaminan fidusia.

"Kegiatan pengawasan ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi, guna mewujudkan tertib administrasi, validitas data, serta optimalisasi layanan fidusia yang lebih efektif dan akuntabel," ujarnya.

Ia menyatakan dalam pelaksanaan pengawasan dan singkronisasi data fidusia ini, tim melakukan identifikasi terhadap potensi perbedaan data antara pelaporan di tingkat daerah dengan data yang tercatat pada sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

Selain itu, dilakukan pula klarifikasi langsung kepada notaris serta proses pemeriksaan silang antara voucer pembayaran dengan pelaporan akta fidusia guna memastikan kesesuaian jumlah permohonan yang diajukan dan yang tercatat dalam sistem.

"Dalam kegiatan ini, kita menyoroti beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain masih terbatasnya jumlah permohonan pendaftaran fidusia yang masuk akibat minimnya penyaluran pembiayaan dari perusahaan pembiayaan kepada notaris," katanya.

Selain itu, kendala administratif berupa belum dilakukan penghapusan (roya) atas fidusia yang telah lunas turut menyebabkan stagnasi dalam pendaftaran fidusia baru.

Sementara di sisi lainnya, masih terdapat tantangan dalam integrasi sistem pelaporan yang berpotensi menimbulkan duplikasi maupun ketidaksesuaian data.

"Kami terus mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan oleh notaris serta penguatan koordinasi dengan pihak perusahaan pembiayaan guna mempercepat penyelesaian fidusia," katanya.