Pemkab Bangka Tengah alami potensi keterbatasan anggaran UHC 2026

Koba, Babel, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami potensi keterbatasan anggaran program Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta pada 2026 meski angka kepesertaan mencapai 99,80 persen.

Sekretaris Daerah Bangka Tengah Ahmad Syarifullah Nizam di Koba, Selasa, mengatakan alokasi anggaran sekitar Rp9 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditambah dukungan sekitar Rp2 miliar dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum mencukupi untuk menanggung iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masyarakat.

“Dana Rp9 miliar ditambah Rp2 miliar untuk meng-cover asuransi kesehatan dalam hal ini BPJS Kesehatan masih kurang di 2026. Ini harus dicari solusi agar upaya UHC 100 persen bisa merata ke seluruh masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan keterbatasan anggaran berpotensi mempengaruhi keberlanjutan program UHC, terutama dalam menjaga tingkat keaktifan peserta di atas 80 persen.

Menurut dia, komposisi peserta BPJS Kesehatan di Bangka Tengah masih didominasi peserta mandiri sebanyak 56 persen.

Pemerintah daerah meminta perusahaan mitra untuk menjamin kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh karyawan guna mengurangi beban anggaran daerah.

“Kami meminta seluruh perusahaan dapat meng-cover BPJS kesehatan karyawannya, sehingga beban daerah bisa dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan,” katanya.

Pemerintah daerah juga sedang mengkaji sejumlah opsi pembiayaan alternatif, termasuk optimalisasi dana bagi hasil, efisiensi belanja daerah, serta kemungkinan penyesuaian skema subsidi bagi peserta mandiri yang kurang mampu.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesinambungan program UHC agar tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat.

Kepala BPJS Kesehatan Pangkalpinang Aswalmi Gusmita mengatakan program jaminan kesehatan tidak hanya memudahkan akses berobat, tetapi juga memastikan kualitas layanan sesuai regulasi.

“Penyediaan jaminan kesehatan merupakan program bersama yang berkelanjutan. Ini memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di mana pun,” ujarnya.

BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan berbagai mitra layanan kesehatan, mulai dari rumah sakit swasta, klinik hingga dokter praktik dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah.