Pemkab Bangka Tengah gandeng komunitas tingkatkan rata-rata lama sekolah

Koba, Babel, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat kolaborasi dengan berbagai komunitas untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) yang berada di angka 7,22 tahun atau setara jenjang sekolah menengah pertama (SMP).

Bupati Algafry Rahman di Koba, Bangka Tengah, Senin, mengatakan keterlibatan komunitas menjadi strategi penting untuk memperluas jangkauan edukasi hingga ke lingkungan keluarga, sekaligus menggerakkan anak-anak putus sekolah agar kembali mengenyam pendidikan.

“Ke depan kami mengajak komunitas untuk membantu pemerintah daerah menggerakkan anak-anak agar kembali bersekolah. Prosesnya sedang berjalan dan kami optimistis pada 2027 terjadi peningkatan signifikan,” kata Algafry usai kegiatan upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.

Ia menjelaskan pendekatan yang dilakukan tidak lagi semata melalui kebijakan formal, tetapi juga dengan metode jemput bola ke masyarakat.

Pemerintah daerah menargetkan sekolah tidak hanya sebagai tempat belajar, melainkan menjadi “rumah kedua” bagi anak-anak.

“Sekolah harus menjadi ruang tumbuh, tempat mereka berubah, terdidik, dan meraih cita-cita sebagai generasi masa depan daerah,” ujarnya.

Menurut Algafry, komunitas memiliki peran strategis dalam menjangkau keluarga, terutama dalam membangun kesadaran orang tua tentang peran penting pendidikan bagi anak.

“Saya berharap komunitas mampu mengubah paradigma, dari anak yang tidak sekolah menjadi memiliki keinginan kuat untuk belajar,” katanya.

Pemerintah daerah, kata dia, terus melakukan berbagai inovasi setiap tahun guna mendorong peningkatan RLS yang saat ini masih setara tingkat SMP. Perubahan pola pendekatan dinilai menjadi kunci untuk menghasilkan dampak yang lebih signifikan.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa faktor utama keberhasilan pendidikan tetap berada pada lingkungan keluarga, khususnya peran orang tua dalam menanamkan nilai penting sekolah.

“Titik awal pendidikan anak ada di keluarga. Jika terjadi putus sekolah, maka perlu dilihat kembali pola asuh dan perhatian orang tua,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, kolaborasi lintas sektor dinilai krusial untuk mencapai target wajib belajar 13 tahun. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat hingga sektor swasta.

“Upaya mencerdaskan anak bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama,” katanya.

Ia mengatakan selama ini pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan akses dan fasilitas pendidikan hingga ke tingkat desa.

Meski demikian, pendekatan tersebut terus dievaluasi dan diperbarui agar lebih efektif menjawab tantangan di lapangan.

“Tahun ini kami fokus memperkuat pendekatan berbasis komunitas untuk mendorong anak kembali bersekolah sekaligus mengubah pola pikir orang tua,” ujarnya.