Jakarta (Antara Babel) - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai wacana
kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerapkan belajar
delapan jam sehari di sekolah atau "full day school" harus bijaksana
agar tidak menjadi suatu yang bertentangan dengan pola pendidikan
berbasis agama.
"Apa pun harus lebih bijak. Jangan sampai sesuatu yang berkait
dengan syariah atau apa pun untuk sekolah berbasis agamis menjadi
terkendala," kata Taufik di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan hal lain yang penting juga adalah penyeragaman dalam penerapan kebijakan itu.
Taufik mengingatkan, jangan sampai di satu wilayah di Indonesia ada
yang menerapkan sekolah lima hari namun di sisi lain ada yang tidak
alias tetap menerapkan sekolah enam hari.
"Barangkali perlu diseragamkan jangan sampai ada sekolah yang lima hari sepekan, ada yang enam hari," ujarnya.
Selain itu Taufik mengingatkan agar kebijakan yang akan diambil
pemerintah harus diterapkan secara berkelanjutan sehingga jangan sampai
satu kebijakan diganti ketika menterinya berganti.
Menurut dia kalau kebijakan terus berganti maka akan terjadi
kebingungan peserta didik misalnya saat ini pengelolaan Sekolah Menengah
Atas (SMA) diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.
"Sebelumnya pengelolaan SMA ada di Pemerintah Kota/ Kabupaten namun
sekarang ditarik ke Provinsi sehingga banyak menimbulkan persoalan,"
katanya.
Padahal di sisi lain menurut dia kesiapan anggaran di Pemerintah
Provinsi dipertanyakan sehingga ada pengurangan daya tampung murid di
tiap kelas mencapai 100 siswa.
Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir
Effendi berencana menerapkan kebijakan sekolah lima hari sepekan dan
delapan jam dalam sehari. Kebijakan itu akan mulai diterapkan pada tahun
ajaran baru, Juli 2017.
DPR: Program "Full Day School" Harus Bijaksana
Senin, 12 Juni 2017 23:31 WIB