Jenewa (Antara Babel) - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi secara pribadi
harus bertemu dengan warga minoritas Muslim Rohingya yang menjadi
sasaran penganiayaan oleh militer, demikian bunyi pernyataan yang
dikeluarkan kelompok ahli hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
pada Selasa.
Myanmar menolak tuduhan PBB bahwa pasukannya terlibat dalam
pembersihan etnis terhadap Muslim Rohingya sebagai tanggapan atas
serangan terkoordinasi militan Rohingya terhadap pasukan keamanan pada
25 Agustus.
Serangan militer tersebut telah membuat hampir 430 ribu warga
Rohingya melarikan diri dan mengungsi ke Bangladesh, menurut pernyataan
tujuh pejabat PBB. Mereka menyertakan laporan khusus tentang hak asasi
manusia di Myanmar, mengenai isu-isu minoritas dan rasisme.
"Kami mengimbau Aung San Suu Kyi untuk menemui warga Rohingya secara pribadi," kata pejabat tersebut dalam pernyataannya.
Mereka mengatakan bahwa pelaksanaan janji Suu Kyi untuk mengatasi
krisis tersebut, termasuk bahwa pelaku akan dimintai pertanggungjawaban,
akan menjadi "isyarat kosong" karena begitu banyak etnis Rohingya yang
telah melarikan diri.
Suu Kyi merupakan pemenang hadiah Nobel Perdamaian yang
pemerintahannya berkuasa pada tahun lalu dalam transisi hampir 50 tahun
pemerintahan militer. Dia telah mengecam pelanggaran hak asasi manusia,
namun tekanan internasional terhadapnya semakin meningkat dan muncul
seruan agar hadiah Nobel-nya ditarik.
Suu Kyi hanya memiliki sedikit kendali atas pasukan keamanan di
bawah konstitusi rancangan militer, yang juga melarangnya menjadi
presiden dan memberikan hak veto militer atas reformasi politik,
demikian Reuters melaporkan.
Ahli HAM PBB Desak Aung Suu Kyi Temui Pengungsi Rohingya
Rabu, 27 September 2017 9:39 WIB
Kami mengimbau Aung San Suu Kyi untuk menemui warga Rohingya secara pribadi,