Uni Eropa dukung Abbas untuk Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina

Brussels, 22/1 (Antaranews Babel) - Uni Eropa meyakinkan Presiden Mahmoud Abbas bahwa kelompok itu mendukung rencananya untuk menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina.

Langkah itu adalah bentuk penolakan kelompok tersebut atas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Dalam pertemuan di Brussels dengan menteri luar negeri Uni Eropa, Abbas mengulangi seruannya untuk Yerusalem Timur sebagai ibu kota saat dia mendesak pemerintah Uni Eropa segera mengakui negara Palestina, dengan alasan bahwa itu tidak akan mengganggu perundingan dengan Israel mengenai penyelesaian secara damai untuk wilayah tersebut.

Sementara Abbas tidak menyebut langkah Trump terkait Yerusalem atau kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence ke kota tersebut pada Senin, kehadirannya di markas besar Uni Eropa di Brussels ditangkap pejabat Eropa sebagai kesempatan untuk menunjuk kembali keputusan Trump pada 6 Desember untuk memindahkan kedutaan besar AS ke Yerusalem.

Mogherini, yang tampaknya adalah rujukan terselubung untuk pengakuan Trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel, meminta mereka yang terlibat dalam upaya itu berbicara dan bertindak "dengan bijak", dengan rasa tanggung jawab.

"Saya ingin meyakinkan Presiden Abbas tentang komitmen tegas Uni Eropa terhadap solusi dua negara dengan Yerusalem sebagai ibu kota bersama kedua negara," kata Mogherini.

Sebelum kedatangan Abbas, dia lebih blak-blakan, mengatakan: "Jelas ada masalah dengan Yerusalem. Itu adalah sebuah eufemisme yang sangat diplomatis," mengacu pada posisi Trump.

Wakil Menteri Luar Negeri Jerman Michael Roth mengatakan kepada wartawan bahwa keputusan Trump telah membuat perundingan damai lebih sulit namun mengatakan bahwa semua pihak harus menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Abbas juga menyampaikan nada yang lebih diplomatis daripada dalam ucapan publiknya baru-baru ini, termasuk awal bulan ini ketika dia mengatakan bahwa dia hanya akan menerima sebuah panel luas yang didukung secara internasional untuk menjadi perantara perundingan damai dengan Israel.

"Kami ingin melanjutkan jalan negosiasi," kata Abbas, "Kami bertekad untuk menyatukan kembali orang dan tanah kami."

Namun, seruannya agar Uni Eropa segera dan secara resmi mengakui keberadaan Palestina tidak mungkin segera dijawab, kata dua diplomat senior Uni Eropa.

Sementara sembilan pemerintah Uni Eropa termasuk Swedia dan Polandia telah mengakui Palestina, kelompok 28 negara tersebut mengatakan bahwa pengakuan tersebut harus datang sebagai bagian dari penyelesaian perdamaian.

Hanya Slovenia yang baru-baru ini mengangkat kemungkinan untuk mengakui negara Palestina. Sebuah komite parlemen akan mempertimbangkan masalah ini pada 31 Januari, namun tetap tidak jelas kapan parlemen bisa mengakui Palestina.

Hal itu mencerminkan peran ganda Uni Eropa sebagai donor bantuan terbesar Palestina dan mitra dagang terbesar Israel, bahkan jika pemerintah Uni Eropa menolak permukiman Israel di atas tanah yang diduduki Israel sejak perang 1967 - termasuk Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan.

Uni Eropa juga ingin agar Palestina tetap terbuka terhadap rencana perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat, yang diharapkan segera dipresentasikan oleh Jason Greenblatt, utusan Timur Tengah Trump dan menantu Trump dan penasihat senior, Jared Kushner.

Abbas mengatakan bahwa "tidak ada kontradiksi antara pengakuan (dari Palestina) dan dimulainya kembali perundingan (perdamaian)."

Sebaliknya, Prancis ingin mendorong Uni Eropa untuk menawarkan hubungan perdagangan yang lebih dekat melalui kesepakatan Uni Eropa yang disebut, sebuah perjanjian Uni Eropa yang mencakup akses tak terbatas ke 500 juta konsumen, bantuan dan hubungan politik dan budaya yang lebih dekat.

"Kami ingin mengatakan kepada Mahmoud Abbas bahwa kami ingin bergerak... menuju sebuah kesepakatan asosiasi dan untuk memulai prosesnya," kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian.

Tapi menawarkan kesepakatan asosiasi Uni Eropa untuk Palestina juga penuh dengan kesulitan, kata beberapa diplomat.

Berdasarkan atas peraturan UE, kesepakatan tersebut perlu disepakati dengan negara berdaulat. Prancis berpendapat bahwa Uni Eropa memiliki kesepakatan asosiasi dengan Kosovo, yang kemerdekaannya tidak diakui oleh semua negara, termasuk anggota Uni Eropa Spanyol.