Pemerintah perluas jangkauan BPNT ke 68 kabupaten/kota

Jakarta (Antaranews Babel) - Pemerintah memperluas jangkauan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari semula sebanyak 44 kabupaten/kota ditambah 24 kabupaten/kota lainnya pada 2018 sehingga total menjangkau 68 kabupaten/kota.

"Penambahan ini dikarenakan sudah ada kesiapan dari daerah yang bersangkutan. Masing-masing dari daerah baru ini mampu menyiapkan e-warong yang masing-masing bisa melayani 250 KPM," kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani usai memimpin rapat koordinasi di Jakarta, Selasa.

Melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, selain kesiapan e-warong, pemilihan 24 kabupaten dan kota tersebut juga dengan mempertimbangkan daerah itu sudah selesai melakukan verifikasi data dan bank penyalurnya juga sudah siap.

Menurut Puan, perluasan BPNT tersebut juga didasarkan pada  hasil survei yang menyebutkan sebanyak 95 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) puas dengan perluasan BPNT.

Namun demikian, pemerintah masih mempertimbangkan dan mengkaji waktu yang tepat kapan perluasan BPNT akan direalisasikan.

"Jika semua persiapan penyaluran Bansos Rastra dan BPNT berjalan baik, secepatnya perluasan dijalankan," kata Puan.

Kabupaten/kota yang menjadi target perluasan BPNT adalah Kota Banda Aceh, Kota Solok, Kota Bengkulu, Kota Metro, Kota Pangkalpinang, Kota Tanjungpinang, Sukabumi, Bandung, Garut, Cirebon.

Juga di Indramayu, Subang, Karawang, Boyolali, Bantul, Gunungkidul, Sleman, Malang, Banyuwangi, Sidoarjo, Mojokerto, Tangerang, Tabalong dan Kota Tarakan.

Dari data yang didapat, Puan menyatakan, penyaluran BPNT selama Januari-Februari-Maret 2018 sudah mencapai 97 persen.

Puan menilai, penyaluran bantuan sosial pangan baik Bansos Rastra maupun BPNT per 19 Maret 2018 lebih baik dibandingkan Februari.

Ia mengapresiasi peran pemerintah daerah yang dikatakannya menjadi kunci dalam perluasan program BPNT.

"Khususnya terkait pemutakhiran data penerima dan penyaluran yang tepat waktu," kata Puan.

Ke depan, Puan menyampaikan harapannya kepada sejumlah pihak untuk meningkatkan kesiapan program ini.

Kepada Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara), Puan juga berharap dapat menambah kekurangan e-warong. Menteri Dalam Negeri diharapkan mendorong pemerintah daerah mempercepat pembentukan Tim Koordinator Bansos Pangan.