Yogyakarta (Antaranews Babel) - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan masyarakat Indonesia harus bangga dengan gebrakan Presiden Joko Widodo yang gencar membangun infrastruktur jalan tol.
"Pembangunan jalan tol secara masif dapat memacu percepatan pertumbuhan ekonomi," kata Mukhammad Misbakhun, pada acara "Ngopi Bareng, Kita Jokowi" di Cikini, Jakarta, seperti dikutip melalui siaran persnya yang diterima di Yogyakarta, Sabtu.
Menurut Misbakhun, pembangunan infrastruktur banyak kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi membutuhkan proses produksi dan transportasi.
"Perekonomian Indonesia yang tumbuh, pasti membutuhkan pendukung proses produksi," katanya.
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, proses produksi tersebut antara lain daya listrik, mesin, transportasi, dan logistik.
"Ketika kapasitas produksi ditingkatkan, mesin dimasukkan, maka butuh transportasi dan logistik. Apakah infrastuktur jalan yang sudah ada memadai?" katanya.
Namun, percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, kata dia, Pemerintah tidak bisa sendirian mengerjakannya, tapi melibatkan investasi swasta," katanya.
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, salah satu jurus Pemerintah menarik investor swasta untuk turut membiayai proyek pembangunan infrastruktur adalah memberikan insentif.
Misbakhun mencontohkan, jalan raya di utara Pulau Jawa yang menjadi jalur penting bagi perekonomian, tapi jalur tersebut makin padat sehingga sering mengakibatkan kemacetan, yang tidak efektif dan efisien secara ekonomi.
"Jalan raya di pantai utara Pulau Jawa, tidak ada alternatif lain, sehingga dibangun jalan tol untuk kelancaran transportasi," katanya.
Misbakhun juga menjelaskan, program Pemerintahan Presiden Jokowi pada pembangunan infrastruktur jalan kereta api ganda di Pulau Jawa Sumatera, serta infrastruk kereta api di Kalimantan dan Papua.
"Pemerintah juga sedang membangun infrastruktur kereta api cepat Jakarta-Bandung," katanya.
Indonesia, kata dia, juga harus membangun infrastruktur yang dapat menjadi simbol sebagai negara maju, di ASEAN, apalagi negara tetangga juga sudah menunjukkan hal itu.
Misbakhun mencontohkan, Thailand telah memiliki kereta bawah tanah di Bangkok sejak 2004. Malaysia sudah memiliki light rail transit (LRT) di Kualalumpur sejak tahun 2000.
"Bagaimana di Jakarta? Apakah publik harus terus berdesak-deskan dalam moda transportasi umum bus kota," katanya.
Misbakhun menilai, adanya sindiran yang menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai rezim tol merupakan hal positif, karena membangun karakter negara harus diwujudkan dengan infrastruktur yang bagus.
