Jakarta (Antaranews Babel) - Suara Indonesia pada Jumat 11 Mei 2018 bakal bergaung lagi ke kancah internasional tentang sikap negeri berpenduduk Muslim terbesar ini mengenai keberpihakannya bagi perdamaian abadi di dua kawasan konflik, yakni Palestina dan Afghanistan.
Ya, suara Indonesia mengenai Palestina didengungkan melalui aksi 115 dari Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis bertema "Indonesia Bebaskan Al-Quds".
Aksi yang didukung oleh Majelis Ulama Indonesia dan berbagai ormas Islam lainnya itu diselenggarakan untuk memprotes pemindahan ibu kota negeri zionis Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem padahal Yerusalem merupakan ibu kota Palestina.
Pemindahan ibu kota itu didukung oleh sekutu Israel, Amerika Serikat, yang juga memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Peresmian perpindahan kedutaan itu bakal berlangsung pada 14 Mei 2018.
Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam keputusan Presiden AS Donald Trump itu. Sedikitnya 16 warga Palestina meninggal dunia pada Maret lalu dalam aksi menentang pemindahan kedubes.
Begitu pula soal Afghanistan yang hingga kini masih dilanda konflik. Perdamaian di Afghanistan dijadwalkan menjadi pembahasan utama dalam Konferensi Ulama Trilateral Afghanistan, Indonesia, dan Pakistan yang dibuka oleh Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Jumat ini.
Majelis Ulama Islam (MUI) bertindak sebagai penyelenggara dan tuan rumah konferensi.
Konferensi itu adalah momentum bersejarah karena merupakan pertemuan pertama ulama dari ketiga negara besar yang mewakili lebih dari 488 juta populasi umat Muslim.
Dekat hati
"Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel".
Kutipan terkenal dari pernyataan Presiden Soekarno pada 1962 sekaligus mengusir kontingen Israel dari Asian Games tahun itu di Jakarta merupakan salah satu sikap tegas pemerintah dalam berjuang untuk Palestina.
Palestina turut membantu perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan dan termasuk dalam barisan negara pertama di samping Mesir yang mengakui kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Simbol-simbol kedekatan kedua negara juga terlihat, misalnya, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, diambil dari nama Al Quds (berarti Kota Suci di Yerusalem) oleh Sunan Kudus (Jafar Shadiq, salah satu Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, yang lahir di Al Quds (Yerusalem) 4 September 1400 dan wafat 5 Mei 1550 di Kudus. Semasa hidupnya, ia bahkan membangun Masjidil Al Aqsha Menara Kudus.
Di Palestina juga terdapat beberapa masjid yang dibangun oleh rakyat Indonesia. Masjid Daarut Tauhiid Indonesia di Gaza misalnya yang diresmikan pada 31 Desember 2015, berdiri di atas tanah milik Departemen Agama dan Perwakafan Palestina.
Di Gaza, Palestina, juga berdiri Rumah Sakit Indonesia yang dibangun rakyat Indonesia di tanah wakaf pemerintah Palestina seluas 16.261 meter persegi dan memiliki kapasitas 100 tempat tidur. Rumah Sakit Indonesia mulai beroperasi pada 27 Desember 2015.
Konflik berkepanjangan antara bangsa Yahudi yang menduduki Palestina, sejak bangsa Yahudi Israel bermigrasi ke Palestina dari Eropa pada 1882 dan mengklaim Palestina sebagai "tanah yang dijanjikan" untuk bangsa Yahudi. Inggris menguasai wilayah Palestina setelah Perang Dunia I dan memperkokoh pemukiman Yahudi di Palestina.
Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 181 pada 29 November 1947 membagi Palestina menjadi wilayah Arab Palestina dan wilayah Yahudi Israel. Resolusi itu mengakui keberadaan Israel di Palestina.
Israel memproklamasikan kemerdekaan dari Inggris pada 14 Mei 1948, sehari sebelum Inggris mengakhiri kekuasaannya di Palestina. AS dan sekutunya langsung mengakui kemerdekaan Israel. Bangsa Palestina menjadi terjajah di negerinya sendiri oleh Israel yang mendudukinya.
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) berdiri pada 1964 di pengasingan untuk berjuang memerdekakan Palestina dari Israel. PLO dipimpin oleh Yasser Arafat dan bermarkas di Yordania sebelum kemudian pindah ke Libanon. Indonesia mendukung perjuangan bangsa Palestina.
Pada 25 Juli 1984, Yasser Arafat bertemu Presiden Soeharto di Istana Merdeka, Jakarta. Soeharto menegaskan bahwa RI mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina memperoleh kemerdekaannya sebagai hal prinsipil sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.
Pada 15 November 1988, Pemimpin PLO Yasser Arafat di Aljazair memproklamasikan kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat berbentuk republik parlementer dengan ibu kota negara berada di Al Quds Al Sharif, Yerusalem Timur. Arafat menjadi Presiden Otoritas Palestina yang pertama.
Proklamasi kemerdekaan Palestina itu langsung mendapat pengakuan dari Indonesia dan disambut dengan suka cita.
Pada 19 Oktober 1989, Indonesia dan Palestina menandatangani kesepakatan dimulainya hubungan diplomatik. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri saat itu Ali Alatas dan pejabat PLO Farouk Kaddoumi.
Sudah tak terhitung berbagai persidangan antarnegara membahas perdamaian Israel dan Palestina, termasuk, KTT Luar Biasa ke-5 OKI di Jakarta 6-7 Maret 2016 yang khusus membahas Palestina dan Al-Quds Al-Sharif menjadi tumpuan untuk menghasilkan resolusi dan deklarasi yang kongkret bagi penyelesaian konflik tersebut.
Presiden Jokowi pada KTT Luar Biasa OKI di Turki pada 13 Desember 2017 mengusulkan enam poin penting terkait pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut. "Two-state solution" adalah satu-satunya solusi dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
Kedua, Presiden mengajak semua negara yang memiliki Kedutaan Besar di Tel Aviv untuk tidak mengikuti keputusan AS memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem. Ketiga, OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, untuk segera melakukannya.
Keempat, bagi negara anggota OKI yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai dengan berbagai Resolusi OKI. Kelima, anggota OKI harus mengambil langkah bersama meningkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatkan kapasitas dan kerja sama ekonomi kepada Palestina. Keenam, Presiden berharap OKI harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral untuk mendukung Palestina, termasuk di Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.
Presiden Joko Widodo secara tegas menolak pengakuan Presiden Trump yang mengatakan bahwa Yerusalem adalah Ibu kota Israel. "Pengakuan ini tidak dapat diterima. Sekali lagi, pengakuan Presiden Trump tidak dapat diterima dan harus dikecam secara keras," kata Presiden Jokowi.
Perdamaian Kabul
Kurang dari sebulan sejak Presiden RI Joko Widodo melakukan lawatan kenegaraan di Republik Islam Afghanistan, 29 Januari lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 27-28 Februari lalau berkunjung pula ke negara yang masih dirundung berbagai konflik bersenjata itu.
Jusuf Kalla menjadi tamu khusus dalam Konferensi Proses Perdamaian Kabul (Kabul Peace Process Conference) yang berlangsung di Kabul, ibu kota Afghanistan pada 28 Februari 2018.
Wapres Kalla juga bertemu dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan dengan Ketua Dewan Tinggi Perdamaian (High Peace Council) Afghanistan Mohammad Karim Khalili.
Dalam catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih dari 10.000 warga Afghanistan tewas atau terluka akibat gelombang kekerasan sepanjang 2017. Jumlah kematian di kalangan warga pada tahun 2017 mencapai 3.438 jiwa, sedangkan korban luka sebanyak 7.015 orang. Sebagian besar di antara mereka adalah korban serangkaian pengeboman oleh gerilyawan, sementara serangan udara oleh AS juga menyebabkan jumlah korban yang banyak.
Dalam serangkaian pertemuan dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani serta Presiden Mamnoon Hussain dan PM Shahid Abbasi dari Pakistan, Presiden Widodo pada Januari lalu menyampaikan tawaran untuk menyelenggarakan konferensi ulama trilateral di Indonesia. Tawaran tersebut didukung dan disambut baik.
Para ulama yang berpartisipasi dalam konferensi itu diharapkan akan menyampaikan pesan perdamaian di Afghanistan sebagaimana dihimbau oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Konferensi Proses Perdamaian Kabul ke-2 di Afghanistan pada Februari lalu. Wapres Jusuf Kalla juga dijadwalkan menutup konferensi.
Istana Bogor secara khusus dipilih bukan hanya sebagai salah satu dari enam istana kepresidenan di mana acara-acara khusus diselenggarakan, namun juga karena di masa lalu Istana Bogor telah menjadi tempat penyelenggaraan berbagai upaya perdamaian yang diprakasai oleh Indonesia.
Istana Bogor secara simbolis merepresentasikan kontribusi serta semangat Indonesia untuk perdamaian. Kesuksesan Konferensi Ulama Trilateral diharapkan akan membuka lembaran baru proses perdamaian di Afghanistan.
Monas dan Istana menjadi simbol peran serta bangsa dan negara Republik Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
