Jakarta (Antaranews Babel) - Presiden Joko Widodo menambah empat orang staf khusus (stafsus) untuk membantu mengerjakan berbagai pekerjaan.
"Betul ada empat penambahan stafsus sesuai keperluan melihat begitu banyaknya persoalan. Harapannya staf khusus bisa membantu Presiden karena yang dipilih secara operasional membantu di lapangan, ini stafsus profesional," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa.
Keempat orang staf khusus tersebut adalah Abdul Ghofar Ruzin sebagai stafsus yang mendampingi Presiden di acara-acara keagamaan domestik seperti di pondok pesantren; Siti Dhzu Hayatin sebagai stafsus bidang keagamaan internasional.
Kemudian, Adita Irawati, sebagai stafsus yang melakukan pembenahan komunikasi kementerian dan lembaga serta Ahmad Erani Yustika selaku stafsus yang membantu Presiden di bidang ekonomi.
Artinya total ada 10 orang yang berstatus stafsus Presiden Joko Widodo.
"Diangkat sekarang karena sesuai kebutuhan, jadi baru dilakukan itu. Tugas yang begitu banyak di lingkaran Presiden memerlukan tambahan stafsus," ungkap Pramono.
Keempatnya diangkat berdasarkan keputusan presiden (keppres).
"Keppres sudah ditandatangani dan berlaku, tidak perlu dilantik dan sudah mulai kerja, kemarin sudah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Praktikno) dan saya karena administrasi manajerial di bawah Seskab," ungkap Pramono.
Menurut Pramono, Adita dipilih karena punya latar belakang di komunikasi korporasi, Presiden ingin membenahi komunikasi di kementerian dan lembaga.
"Kehumasan kita rata-rata di kementerian dan lembaga memakai pola lama. Padahal di era media sosial, butuh (orang) yang memahami medsos, membuat `framing`, membangun konten, butuh orang yang ahli di bidang itu. Mohon maaf, dengan segala hormat, humas di kementerian dan lembaga kan dengan jabatan karier dari bawah. Biasanya pada posisi tertentu, katakanlah dari usia sudah berumur, tidak memahami perkembangan," tambah Pramono.
Sebelumnya Adita diketahui menjabat sebagai Vice President Corporate Communications PT Telekomunikasi Selular dan sudah berpengalaman selama lebih dari 20 tahun di bidang penyiaran dan industri telekomunikasi khususnya pemasaran, "investor relations", "public relations" dan "corporate communications".
"Adita bukan jubir, kan sebenarnya jubir ini tidak ada, yang ada tim komunikasi Presiden. Adita harus menyampaikan kepada publik tergantung perintah Presiden. Secara prinsip, Adita diminta untuk melakukan pembenahan komunikasi, terutama di kementerian-lembaga," jelas Pramono.
Sedangkan Abdul Ghofar Ruzin diketahui adalah putra Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2000-2014 almarhum Kyai Mohammad Ahmad Sahal Mahfudz, pemimpin Pesantren Maslakul Huda Putra di Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah.
"Ketika beliau (Presiden) berkunjung ke Pondok Pesantren, madrasah, butuh latar belakang yang memahami," ungkap Pramono.
Terakhir adalah staf khusus bidang ekonomi Ahmad Erani Mustika yang merupakan Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Pedesaan (PKP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT). Erani juga menjabat sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
"Beliau (Erani) adalah prosesor ekonomi dengan latar belakang cukup baik. Beliau memahami masalah dana desa sehingga diperlukan, selain berkaitan ekonomi, adalah bagaimana dana desa meningkat, sekarang Rp60 triliun, itu ada pakar di bidang itu," tambah Pramono.
Berita Terkait
Tanggapan Pramono soal janji RK soal "Mobil Curhat" guna atasi stres
6 September 2024 15:36
Istana: Pramono Anung ajukan pengunduran diri terhitung 22 September
6 September 2024 14:40
Pramono Anung belum ajukan cuti sebagai Seskab ke Jokowi
30 Agustus 2024 15:24
Pramono Anung merasa terpanggil untuk perbaiki dan bangun Jakarta
28 Agustus 2024 12:21
PDIP akan usung Pramono-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024
27 Agustus 2024 12:48
Proposal perdamaian Prabowo untuk Rusia-Ukraina dari niat baik
7 Juni 2023 09:43
Larangan buka puasa bersama hanya untuk pejabat pemerintahan
23 Maret 2023 21:11
Setkab menjawab soal perombakan kabinet Rabu Pon
30 Januari 2023 17:33